KEMBALI saya menulis tentang Utang RI sebagai akibat dari kebijakan pemerintah, yaitu fiskal defisit. Dampaknya multisektor dan cenderung memperburuk fundamental ekonomi.
Utang RI sudah mencapai hampir Rp 10 ribu Triliun. Memang angka ini masuk kategori aman karena lebih kecil dari 60% PDB. Difisit fiskal juga masIh di bawah 3% dari total APBN. Pemerintah masih mampu bayar utangnya. Tetapi, publik bisa salah paham dengan menganggap biasa saja, padahal persoalan yang diakibatkannya sangat terasa bagi masyarakat. Mencari kerja makin sulit, harga bahan pokok terus merangkak naik, dan upah kerja makin jauh dari mencukupi kebutuhan hidup layak. Bagi dunia usaha, kurs Rupiah terus melemah dan suku bunga kredit meningkat. Biaya produksi terus meningkat. Mengapa demikian?
Utang akan terus bertambah sepanjang pemerintah menerapkan kebijakan fiskal defisit. Setiap defisit harus ditutup dengan utang baru. Tutup lubang dengan menggali lubang baru.
APBN akan dibebani utang, sekitar 40% utk bayar bunga dan pokok utang. Sementara kewajiban APBN 25% berupa transfer ke daerah (DAU). Anggaran pendidikan 20% dari APBN. Ditambah lagi anggaran kesehatan, dan sebagainya. Kemudian proram prioritas Prabowo butuh anggaran besar untuk MBG, KDMP, dan sebagainya. Lalu apa masalahnya? Mari kita diskusikan dengan cermat.
Utang baru biasanya dalam bentuk penerbitan Surat Utang Negara atau Surat Berharga Negara (SBN) berupa obligasi dengan janji tingkat kupon dan tenor dalam jangka waktu tertentu. Obligasi kemudian dijual ke publik dan diperdagangkan di pasar uang.
Kesatu, Kupon ini harus lebih tinggi dari bunga deposito dan lebih tinggi dari bunga obligasi yang diterbitkan oleh negara lain seperti AS dan negara tetangga sehingga bisa terjual habis. Masalah kita berkurang jika bunga obligasi di negara lain lebih rendah. Tapi jika bunga di negara lain meningkat seperti di AS maka kupon RI harus dinaikkan juga. Kalau tidak, akan terjadi capital outflow yang berakibat pada pelemahan nilai Rupiah. BI terpaksa menaikkan suku bunga. Semakin tinggi angka defisit, nilai tukar Rupiah akan melemah dan suku bunga terus meningkat. Sampai berapa? Tentu limitless, tak terbatas. Kecuali BI mampu melakukan intervensi tanpa menaikkan suku bunga. Hal ini hampir tidak mungkin.
Kedua, defisit akan mendorong peningkatan inflasi, setidaknya harga barang impor yang meningkat sebagai akibat dari pelemahan kurs. Kalau ekspor meningkat seiring pelemahan Rupiah maka masalahnya lebih terkendali. Devisa meningkat, bisa mengendalikan nilai Rupiah. Tetapi risiko makin besar jika terjadi defisit neraca perdagangan dan diikuti dengan neraca pembayaran. Jadi Triple defisit. Akibatnya sektor riel termasuk dunia usaha dan UMKM akan stagnan, bahkan bisa tutup, karena biaya produksi makin tinggi. Akibatnya angka pengangguran meningkat. Inflasi juga akan menekan daya beli masyarakat sehingga terasa bertambah miskin.
Ketiga, BI tidak bisa hanya menonton. Pasti mengambil kebijakan untuk menstabilkan nilai Rupiah. Fokus BI menjaga stabilitas ekonomi. Caranya, BI akan mengintervensi dengan menambah suplai USD ke pasar, jumlah devisa berkurang. Biasanya diikuti juga dengan menaikkan suku bunga untuk menahan laju inflasi. Kalaupun efektif menjinakkan kurs dan inflasi tapi suku bunga kredit pasti ikut naik. Tapi bisa dibayangkan jika kebijakan ini tidak efektif, akibatnya sektor riel hanya bisa bertahan hidup, atau sebagian pasti bankrut dan tutup. Akibatnya jumlah PHK dan pengangguran akan membengkak. Harga barang kebutuhan pokok akan meningkat sehingga jumlah keluarga miskin akan meroket.
Jika kebijakan tidak efektif, maka ketidakpastian akan meluas dan keyakinan masyarakat tergerus. Kesabaran masyarakat terbatas sehingga mudah memprovokasi kerusuhan dan stabilitas politik yang tak terkendali.
Memang rejim pemerintah bisa gonta ganti tetapi kebijakan fiskal defisit dan kebijakan moneter yang ketat cenderung tidak berubah. Rejim baru tak berani melakukan shifting. Cenderung mempertahankan budget defisit dan suku bunga tinggi. Jumlah utang pasti menggulung.
Solusinya, kita hanya bisa berharap, pemerintah saat ini dapat memulai melakukan transformasi kebijakan fiskal dan moneter. Mengendalikan jumlah defisit sangat perlu dipertimbangkan dan pengeluaran APBN fokus saja pada 5 hal:
Menyediakan infrastruktur/ barang publik yang terjangkau dengan mutu pelayanan publik yang lebih efisien dan zero corruption;
Memelihara persatuan dan toleransi, ketertiban umum, keamanan, dan penegakan hukum;
Membangun SDM yang lebih berkarakter, produktif dan unggul dengan mendorong perkembangan IPTEK dan digitalisasi; menyelenggarakan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan mutu pelayanan prima, kalau perlu digratiskan;
Keseimbangan pertumbuhan ekonomi antardaerah dengan mengutamakan pengolahan produk unggulan daerah; dan
Menyediakan bantuan sosial kepada kaum miskin, petani/ nelayan, dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
Selain itu, kebijakan industri dan perdagangan harus fokus pada pengembangan ekspor dari hasil produksi hilirisasi dengan mengutamakan produk unggulan daerah.
Akhirnya, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak mungkin berhenti memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa meskipun usia kita tidak muda lagi. Mari kita semua mencintai bangsa dan negara kita, regardless.
Penulis,
Ir. S Benny Pasaribu, MEc., PhD
Mantan Ketua Komisi Keuangan dan Ketua Banggar DPR RI. Sekarang Dosen EKP Universitas Trilogi (STEKPI).
