Matanurani, Jakarta – Dosen Ekonomi Universitas Trilogi Jakarta yang juga Anggota Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) 2019, Benny Pasaribu menyebutkan pengenaan pungutan pajak PPN Sembako yang diajukan oleh pemerintah akan berdampak luas pada meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dan jika dimasukkan ke dalam RUU, bisa mengundang polemik. Padahal warga masyarakat sedang menghadapi Pandemi Covid19 yang tak kunjung mereda..
“Kebijakan itu bukan hanya berdampak luas pada meningkatnya kemiskinan, namun juga pada ketimpangan ekonomi masyarakat,” kata Benny dalam webinar prime time, Kamis (10/6).
Karena itu, Benny berharap pemerintah perlu berpikir ulang dalam mengajukan rencana pungutan pajak sembako ditengah pandemi dan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan saat kini.
“Meskipun ini masih usulan ke DPR, namun kita berharap nantinya keputusan itu harus yang pro kepada rakyat, walau pemerintah saat ini perlu membutuhkan dana atau pendapatan untuk APBN kita,” kata Benny.
Hanya saja, masih banyak cara-cara lain misalnya, saat ini pajak barang mewah sudah diturunkan, namun masih banyak juga dana-dana yang disetor oleh masyarakat dalam bentuk pajak tetapi tidak sampai ke negara.
“Intinya optimalisasi saat kini harus ditingkatkan , menambah base pajak itu salah satu yang kreatif juga dan sembako serta komoditas yang lain atau jasa lain yang tidak masuk objek pajak jangan pula dirubah untuk masuk menjadi objek pajak,” pungkas Benny.
