Matanurani, Jakarta – Saat menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalimantan Selatan hari ini (26/3), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka kemiskinan di Indonesia bisa turun di bawah 10%.
Jokowi mengatakan, target tersebut dapat dicapai pemerintah. Apalagi, pemerintah akhir-akhir ini gencar menyerahkan KIP dan PKH di daerah-daerah.
“Ya saya sampaikan harus turun di bawah 10%,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin pada September 2017 sebesar 10,12% atau 26,58 juta orang dari total penduduk Indonesia. Jumlah itu mengalami penurunan sebesar 0,52% dibanding Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang.
Presiden berharap penurunan angka persentase kemiskinan menjadi di bawah dua digit itu bisa dicapai pada tahun 2018 ini. “Harus 1 digit. Ini targetnya ya,” ujarnya.
Menanggapi perhatian dan target Presiden Jokowi menurunkan angka kemiskinan dibawah 10% tersebut, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pangan, Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Benny Pasaribu mengatakan bukan tanpa alasan karena kemiskinan menjadi tantangan yang hampir tak pernah usai.
“Penyebabnya karena mutu SDM, dan pendidikan tenaga kerja kita rata-rata masih rendah, yakni sebesar 67% tidak lulus SMP dan tersebar lebih besar di pedesaan dan daerah pinggiran. Selain itu pendidikan dan pelatihan SDM kita pun masih berbasis pendidikan umum, dan belum sesuai kebutuhan industri sebagai sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja,” kata Benny kepada matanurani, di Jakarta, Senin (26/3).
Sedangkan dari Sumber Daya Alam, lanjut Benny tata kelola pertanahan (lahan terlantar dan alih fungsi), dan reforma agraria masih belum efektif dilaksanakan. Dan produk-produk unggulan daerah atau desa belum diolah untuk menghasilkan nilai tambah.
Disamping itu dari sisi makro, pertumbuhan ekonomi masih di angka 5%, padahal potensinya bisa di atas 7%. Serta sumber pembiayaan pembangunan masih bertumpu pada utang luar negeri, dan iklim usaha masih perlu terus dibenahi meski sudah jauh lebih baik.
“Diatas semua itu kita perlu tetap yakin dan optimis bahwa tantangan dan persoalan tersebut bisa diatasi dengan industrialisasi.Karenanya, industrialisasi perlu didukung dengan strategi dan kebijakan Industri yang komprehensif dengan pilihan unggulan industri yang menyentuh sektor-sektor yang berbasis kerakyatan,” ungkap Benny.
Wakil Ketua Umum Partai Hanura itu juga menambahkan strategi dan arah kebijakan harus pula tepat dan fokus pada industri prioritas yang dipilih (agro, maritim, pariwisata dan ekonomi kreatif) yang memiliki potensi besar sebagai lokomotif dan motor penggerak ekonomi melalui backward ataupun forward linkages.
“Sehingga melalui industrialisasi tantangan persoalan kemiskinan akan terkikis perlahan dan Indonesia akan menjadi negara industri maju terbesar keempat dunia,” pungkas Benny. (Smn).
