Matanurani, Jakarta – Koordinator RelaNU, Sulaiman Haikal menilai ada suatu sadisme politik yang sedang ditampilkan dan dipertontonkan ke publik atas vonis Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Ada konstelasi politik yang dibelengu massa, setelah Ahok kalah dalam Pilkada DKI hinngga dijebloskan dalam tahanan,” kata Sulaiman, di Jakarta, Rabu (10/5).
Dia mengatakan, 19 tahun reformasi politik, dari zaman otoritarian Orde Baru adalah untuk memperbaiki negeri ini lebih baik lagi. Sayangnya, beberapa elit politik memanfaatkan politik massa untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. “Bukan tidak mungkin akan terjadi hal yang sama di Indonesia bagian Timur. Gejolak yang terjadi pada Ahok akan berkembang dimana-mana, dan akan terjadi pengulangan pada Pilkada 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019. Dan ini sangat mengkhawattirkan,” papar Sulaiman.
Elit politik, menurut Sulaiman, lebih mempertimbangkan kepentingan kelompoknya, daripada kepentingan yang besar, menghalalkan segala cara dengan menggunakan politik identitas. “Menjatuhkan lawan politik dengan menggunakan SARA jangan dianggap sepele karena ini akan berdampak luas ke depan,” ujar Sulaiman.
Menurutnya, dengan memanfaatkan tekanan massa, elit hanya sekedar melihat kepentingan sesaat, tetapi dampak politik massa tersebut akan mempengaruhi keutuhan NKRI. “Kita was-was, apakah daerah-daerah lain, di daerah Indonesia Timur bergejolak, dan ketidak puasan yang terjadi pada Ahok akan muncul sentimen yang sama seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta,”ujarnya.
Sulaiman mengatakan, sampai saat ini ada pasal karet yang masih diberlakukan, dalam hal ini pasal 165 KUHP. “Sebagai kekuatan masyarakat sipil kita harus mengawal Revisi Undang-Undang KUHP di DPR, dan semaksimal mungkin pasal elastis tersebut bisa dipresisi atau dihapus,” tambahnya. Presisi mengenai prase penistaan agama itu harus disusun dengan rapi dan jelas batas-batasnya.
Sulaiman mengungkapkan, ada pihak-pihak selalu menggunakan segala cara untuk mencapai kekuasaan, dengan cara politik digunakan untuk mempertajam dalam friksi di masyarakat. “Kita harus memberi sanksi sosial, siapa yang main politisasi agama dan mengambil keuntungan dari situasi dan pecah belah, dan kita harus petakan dan susun. Terhadap politisi seperti itu kita akan beri sanksi politik dan juga pembelajaran,” tandas Sulaiman.
(Ralian)
