Matanurani, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka agar dapat menjaga pengelolaan APBN secara hati-hati.
Penyebabnya, dia menjabarkan bahwa dari faktor domestik, tekanan pada Rupiah dapat disebabkan oleh kenaikan permintaan valas oleh korporasi, termasuk untuk repatriasi dividen, serta persepsi terhadap kesinambungan fiskal ke depan.
Hal ini disampaikannya usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu perwakilan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas dinamika pasar dari sisi perkembangan pembahasan APBN dengan DPR di Istana Kepresidenan, Senin (20/6).
“Jadi, kami akan terus berkoordinasi dengan permerintah akan datang supaya mereka bisa melihat seluruh aspek dari APBN yang dikelola transparan hati-hati untuk menjadi instrumen yang bisa digunakan secara sustainable pemerintahan baru,” ujarnya kepada wartawan
Lebih lanjut, Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa potensi terhadap defisit dari APBN 2025 masih terus dalam kajian pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)—Ma’ruf Amin.
Apalagi untuk APBN 2025, kata Sri Mulyani defisit akan dipatok pada rentang 2,21-2,8%. Harapannya, dengan rentang defisit cukup lebar maka dapat membantu pemerintahan baru dalam menjalankan programnya. (Bis).
