Matanurani, Jakarta – Dalam salah satu acara diskusi ekonomi di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Selasa (3/4) kemarin, ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri melayangkan kritik kepada pemerintah.
Faisal menyebut, utang luar negeri (ULN) pemerintah banyak bukan digunakan pada pembangunan infrastruktur melainkan paling banyak untuk belanja pegawai.
Menanggapi pernyataan Faisal Basri tersebut Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Benny Pasaribu menilai ULN perlu dilihat secara utuh dan tak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.
Dan tidak adil jika hanya pemerintahan Jokowi – JK yang disalahkan.
“Hal tersebut tak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Tapi memang harus lebih berhati-hati dan dijaga jangan sampai tidak mampu membayar hutang,” kata Benny kepada matanurani, di Jakarta, Rabu (4/4).
Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi DPP Partai Hanura ini pun menegaskan, untuk membayar utang pokok dan bunga utang, pemerintahan Jokowi-JK harus mencari dana pinjaman, sedangkan dana untuk pembangunan dan memperbaiki pelayanan kepada rakyat diperoleh dari gotong royong melalui perpajakan.
Selain itu, kata Benny ekonomi Indonesia masih tumbuh sekitar 5% per tahun dan rasio utangnya masih jauh dibawah 30 % dari Produk Domestrik Bruto (PDB). Dan, kondisi ini jauh masih rendah dibanding negara-negara tetangga yang sudah mendekati 100 %, bahkan ada diatasnya.
“Urusan pinjam meminjam seperti ini sudah dilakukan dengan kalkulasi matang termasuk melakukan evaluasi kebutuhan prioritas pembangunan dan kemampuan bayar,” ujar Benny.
Sebelumnya, Faisal Basri mengkritik utang luar negeri pemerintah banyak bukan digunakan pada pembangunan infrastruktur melainkan paling banyak untuk belanja pegawai.
Data yang dihimpun Faisal menyatakan, proyeksi belanja pegawai pada 2018 adalah sebesar Rp 366 triliun, atau naik 28% sejak 2014. Sementara di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp 340 triliun atau naik 58% sejak 2014.
Sementara infrastruktur, yang masuk dalam kategori capital, berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp 204 triliun atau naik 36% sejak 2014.
“Infrastruktur itu paling banyak dibiayai dari utang BUMN, yang tidak masuk dalam kategori utang yang direncanakan,” katanya. (Smn).
