Matanurani, Jakarta – Pemerintah dan DPR secara sistematis ingin merusak lembaga DPD RI agar semakin jauh dengan marwahnya. Upaya DPR dan pemerintah itu disesalkan banyak pihak, termasuk DPD RI. Hal ini seperti dikatakan Politisi partai Hanura, Gede Pasek Suardika
“Maaf ini tidak sekadar pelanggaran konstitusi tetapi telah ada niat jahat dari pembuat UU untuk merusak lembaga DPD RI agar semakin jauh dengan marwahnya,” kata Senator asal Bali, Gede Pasek Suardika di Jakarta, Jumat (28/4/2017).
Pasek mengatakan, upaya menjatuhkan wibawa DPD RI sebagai lembaga negara dengan format diseleksi oleh Pansel Gubernur dan fit and proper test oleh DPRD adalah bagian dari penghancuran sistem ketatanegaraan.
DPR juga ingin membuat rancu mekanisme yang sudah tegas menyebutkan proses DPD RI adalah rezim Pemilu. Dan rezim pemilu hanya ada satu lembaga penyelenggara yang diamanatkan konstitusi adalah KPU.
“Saya berharap Pemerintah dan DPR menghentikan niatnya. Apalagi selama ini Panja RUU Pemilu DPD RI selalu dipersulit dan ditutup-tutupi prosea pembahasannya,” kata dia.
Wakil Ketua Umum Partai Hanura itu lebih jauh mengatakan, Sekretariat Komite I DPD RI selalu gagal untuk mengetahui kapan jadwal-jadwal pembahasan dan DPD RI bahkan seakan sengaja tidak diajak.
“Maka pilihannya, kalau pemerintah dan Pansus DPR memaksakan kehendak maka akan terjadi Sengketa Antar Lembaga Negara ke MK dan saya ingatkan, tidak menutup kemungkinan para Senator akan menggalang gerakan politik yang serius dan bisa mempersulit posisi pemerintahan,” kata Pasek.
(Net)
