Home News UU Ciptaker Inkonstitusional, Presiden Tegas Jamin Investasi

UU Ciptaker Inkonstitusional, Presiden Tegas Jamin Investasi

0
SHARE

Matanurani, Jakarta -Tak ada satu pasal pun dari UU Cipta Kerja atau UU Ciptaker yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Tak ada satu pasal pun yang dinyatakan tidak berlaku oleh MK. Pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi.

Demikian penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait putusan MK yang menyatakan bahwa UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat.

“MK sudah menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/11).

Menurut Presiden, UU Ciptaker masih tetap berlaku. Seluruh materi dan subtansi dalam UU tersebut dan aturan sepenuhnya tetap berlaku. Pemerintah dan DPR hanya diminta untuk melakukan revisi dalam waktu 2 tahun.

Oleh karena itu, Jokowi memastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses, tetap aman dan terjamin.

“Sekali lagi saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi,” ujar Jokowi.

Kepala Negara menekankan komitmen pemerintah dan komitmen dirinya terhadap agenda reformasi struktural deregulasi dan debirokratisasi akan terus dijalankan.

“Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan,” ungkap Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, MK memutuskan UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker inkonstusional bersyarat. Untuk itu, MK memerintahkan DPR dan pemerintah selaku pembentuk UU memperbaiki pembentukan UU tersebut dalam tenggang waktu dua tahun sejak putusan itu dibacakan.

UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan itu.

Namun, UU Ciptaker akan inskonstusional secara permanen bila dalam tenggang waktu dua tahun sejak putusan, DPR dan pemerintah tidak kunjung memperbaiki UU tersebut.

Bila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan, UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU lain yang telah dicabut atau diubah oleh UU Ciptaker dinyatakan berlaku kembali.

Selain itu, MK juga memerintahkan menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas berkaitan dengan UU Ciptaker serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker.(Bes).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here