Matanurani, Jakarta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai bahwa setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amintelah berupaya meningkatkan perekonomian dan investasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H. Maming.
Menurut Maming, langkah pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja, meski dikritik sejumlah kelompok, mulai dari aktivis lingkungan hingga serikat buruh, sudah berada di jalur yang benar untuk meningkatkan investasi.
“Ada kemajuan peningkatan dalam indeks kemudahan berusahadalam lima tahun pemerintahan Jokowi. BKPM sendiri menargetkan pencapaian investasi tahun 2020 sebesar lebih dari Rp880 triliun atau sekitar 11% lebih tinggi dibanding 2019,” ujar Maming, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (20/10).
Menurutnya, economic slow down dirasakan sejumlah pengusaha di Indonesia terutama penurunan nilai ekspor. Hal ini bukan hanya soal insentif namun ada hal yang fundamental yang harus diperbaiki. Insentif akan sulit didapat jika regulasi belum mendukung.
Maming menjelaskan, Indonesia mempunyai pasar yang besar dalam ekspor. Maka dari itu, selain masalah perizinan dan insentif, maka pemanfaatan sumber daya yang ada juga perlu ditingkatkan.
“Banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja ini merugikan. Padahal ini menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya,” ucapnya.
Poin penting dalam UU Cipta Kerja, kata Maming, diupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Melalui UU Cipta Kerja, membuka kesempatan yang luar biasa bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi.(Sin).
