Matanurani, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyampaikan isu seputar keselamatan pelayaran terkait Port State Control Inspection dan peran perempuan di dunia maritim pada pertemuan Asia Pacific Heads of Maritime Safety Agencies (APHoMSA) ke-21 yang digelar secara virtual pada 18 – 20 Mei 2021.
“Indonesia selalu siap dan mendukung program APHoMSA untuk mencapai visi utamanya yaitu menciptakan lingkungan maritim yang aman, terjamin dan bersih di kawasan Asia-Pasifik,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus Purnomo dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (18/5).
Agus mengatakan APHoMSA diikuti oleh 26 negara, yang dibuka oleh CEO of Australia Maritime Safety Authority (AMSA), Mick Kinley selaku tuan rumah dan turut dihadiri Sekjen IMO Kitack Lim.
Pertemuan yang digelar selama tiga hari ini membahas isu-isu strategis bidang maritim di antaranya peran perempuan di dunia maritim, keselamatan pelayaran serta kesejahteraan pelaut, perlindungan lingkungan maritim, penanganan musibah di laut, dan kerjasama regional.
Selanjutnya, Dirjen Agus menyampaikan sejak Indonesia menjadi anggota Tokyo MoU tahun 1996, akhirnya di tahun 2021 Indonesia berhasil masuk ke dalam kriteria White List dalam Tokyo MoU berdasarkan hasil Laporan Tahunan Tokyo MoU Tahun 2020.
Selain itu, setiap tahunnya Indonesia juga selalu berada di lima besar terbaik negara anggota Tokyo MoU yang paling banyak memberikan kontribusi dalam pemeriksaan kapal.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras selama tiga tahun terakhir yang terbangun melalui sinergi antara Kementerian Perhubungan, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), INSA dan semua pihak,” ujar Dirjen Agus.
Agus menjelaskan Ditjen Perhubungan Laut memiliki kewajiban untuk menjamin kapal-kapal berbendera Indonesia telah memenuhi persyaratan konvensi internasional serta meminimalisir kemungkinan kapal berbendera Indonesia ditahan di luar negeri.
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala bagi PSCO Indonesia yakni begitu luasnya wilayah Indonesia yang memiliki 636 pelabuhan dan 141 pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan internasional, namun di sisi lain jumlah PSCO masih kurang hanya 52 personil di seluruh Indonesia.
“Oleh karenanya, untuk mempertahankan status White List ini, Indonesia akan melatih dan mencetak lebih banyak PSCO untuk melaksanakan pemeriksaan kapal di pelabuhan-pelabuhan vital di Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air KPLP Een Nuraini Saidah menyampaikan peranan perempuan di dunia maritim Indonesia yang tergabung dalam Women In Maritime (WIMA) yang merupakan salah satu organisasi di bawah naungan International Maritime Organization (IMO).
“WIMA Indonesia didirikan pada tahun 2015, terdiri dari para perempuan yang berprofesi di bidang kelautan, pejabat pemerintah, praktisi perkapalan, pengacara maritim, surveyor kelautan, pengusaha kelautan, dan akademisi. WIMA Indonesia memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan peran perempuan di bidang maritim untuk membangun kembali dan meningkatkan budaya maritim di Indonesia,” kata Een.
Selanjutnya Ketua Umum WIMA Indonesia Dr. Chandra Motik menambahkan isu peran perempuan di dunia maritim disorot dalam rangka menciptakan kesetaraan gender dan pendidikan perempuan yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan yang sama di dunia kerja dan untuk keterwakilan dan peran perempuan dalam membangun perdamaian dan rehabilitasi.(Ant).
