Home Nasional UU Perampasan Aset Disahkan, Ini 7 Poin Penting yang Perlu Diketahui

UU Perampasan Aset Disahkan, Ini 7 Poin Penting yang Perlu Diketahui

0
SHARE

 

Matanurani, Jakarta – Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun 2026–2027, Kamis (19/11).

Sidang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Rapat tersebut dihadiri oleh 254 anggota dari delapan fraksi.

Dalam penjelasannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa urgensi pengesahan RUU ini tidak terlepas dari proses penyusunannya yang telah berlangsung selama 18 tahun hingga akhirnya rampung pada November 2026, sejak pertama kali dibahas pada September 2026.

Pengesahan menjadi undang-undang pada dasarnya lebih cepat dari target yang sempat dijanjikan, yaitu 15 Desember 2026.

Dalam pembahasannya, Komisi III DPR RI telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebanyak 87 kali bersama para ahli, pakar, serta kelompok masyarakat.

“Kondisi saat ini bahwa, tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Baru hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional. Sementara paradigma dalam Undang-Undang Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” kata Habiburokhman, Kamis (19/11).

1. Perampasan Aset Sasar Tindak Pidana Lainnya
Melihat nomenklatur UU Perampasan Aset yang menyebut “Tindak Pidana Lainnya”, perampasan aset tetap memiliki batasan. Selain tindak pidana korupsi, Pasal 4 ayat (3) mengatur bahwa perampasan aset juga menyasar sejumlah tindak pidana lainnya.

Tindak pidana yang dimaksud meliputi:
Tindak pidana narkotika dan psikotropika; – Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;
Tindak pidana penyelundupan manusia; Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
Tindak pidana perdagangan orang; dan/atau Tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Secara khusus, perampasan aset menyasar tindak pidana yang merugikan perekonomian negara. Misalnya, judi online, investasi bodong, hingga penipuan perjalanan umrah dan haji.

Habiburokhman menyebut bahwa selama ini para pelaku tindak pidana tersebut hanya dihukum penjara, sedangkan ganti rugi kepada korban dinilai kurang maksimal.

“Hambatannya kemarin ketika pelaku tertangkap, pelakunya pasang badan. Dia rela masuk penjara tapi dia sudah mengumpulkan uang triliunan rupiah dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban. Dengan undang-undang ini kita atur agar kerugian masyarakat bisa segera dikembalikan ke masyarakat lewat putusan pengadilan,” jelas Habiburokhman.

2. Dua Badan Baru Segera Dibentuk Presiden Prabowo
UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur pembentukan dua badan baru, yakni Badan Pengelolaan dan Badan Pengawasan Perampasan Aset. Aturan ini tertuang dalam Pasal 53 dan Pasal 61.

Dua badan independen tersebut ditunjuk langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut Habiburokhman, badan pengawasan perlu dibentuk untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjalankan amanah undang-undang ini.

“Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR,” ucapnya.

3. Aset Dapat Dirampas Tanpa Putusan Pidana
Perampasan aset tidak hanya berlaku ketika terdapat putusan pidana. Dalam kondisi tertentu, perampasan aset juga dapat dilakukan tanpa putusan pidana. Namun, terdapat kriteria yang harus dipenuhi.

Pada Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana dapat dilakukan terhadap aset milik tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, pelakunya tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa perampasan aset tanpa putusan pidana harus memenuhi kriteria aset bernilai paling sedikit Rp1 miliar.

Pada ayat (3) dijelaskan bahwa jika terjadi perubahan nilai minimum aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset
Illicit enrichment tidak diatur dalam UU Perampasan Aset. Istilah tersebut merujuk pada harta kekayaan pejabat publik yang tidak sesuai dengan sumber penghasilan sahnya.

Habiburokhman mengatakan bahwa tidak dimasukkannya aturan tersebut dalam UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya karena dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di sebuah negara kalau, enggak salah Jerman, bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait illicit enrichment,” katanya.

5. Pihak yang Beriktikad Baik Dapat Terbebas dari Jeratan Hukum
Dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa setiap orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lainnya yang memberikan informasi dengan iktikad baik tidak dapat digugat secara perdata, tata usaha negara, atau dituntut secara pidana.

6. UU Mulai Berlaku Setelah 12 Bulan Sejak Disahkan
Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang ini mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1).

7. Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tak Hapus Perkara Pidana
Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. (Bis).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here