Matanurani, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyebutkan sebagai sebuah institusi besar, TNI membutuhkan manajemen yang mampu mengelola lembaga tersebut dengan baik.
Melalui Peraturan Presiden 66/2019 tentang Susunan Organisasi TNI yang ditandatangani Presiden beberapa waktu lalu, Kepala Negara hendak mengoptimalisasi pengelolaan TNI yang anggotanya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan mengaktifkan kembali posisi Wakil Panglima TNI.
“Ini mengelola sebuah manajemen yang besar. Coba, berapa TNI kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote?” kata Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat malam (8/11).
“Di Polri saja ada Kapolri dan ada Wakapolri. Kejaksaan ada Jaksa Agung dan ada Wakil Jaksa Agung. Di BIN ada Kepala BIN ada Wakil Kepala BIN. Iya kan?” kata Jokowi sapaan akrabnya seperti dilansir dari laman Setneg, Sabtu.
Jokowi menjelaskan, usulan terkait jabatan wakil panglima tersebut sebenarnya merupakan usulan yang sudah ada sejak lama.
Dia juga akan menerima usulan-usulan dari Panglima TNI mengenai perwira tinggi yang akan menjabat posisi itu.
“Tetapi untuk pengisian memang belum. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan,” kata Jokowi. (Rmo).
