Matanurani, Jakarta – Upaya banding yang dilayangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, sebagai upaya perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap gugatan Perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), dinyatakan diterima.
Hal tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Banding PT DKI Jakarta, Sugeng Riono, dalam Sidang Putusan Banding Nomor 230/PDT/2023/PT DKI, di PT DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (11/4).
“Mengadili, menerima Permohonan Banding Pembanding atau Tergugat, (dan) membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat, tanggal 2 Maret 2023 yang dimohonkan Banding tersebut,” ujar Sugeng.
Sugeng menjelaskan, perkara yang diajukan Prima ke PN Jakpus tidak memiliki dasar hukum, mengingat UU 7/2017 tentang Pemilu, tidak memberikan kewenangan kepada Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutus perkara kepemiluan.
“Maka hal yang dipermasalahkan oleh para Penggugat di luar dari substansi yang diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu. Oleh karena lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pemilu tidak mengatur substansi permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam perkara a quo,” urai Sugeng.
Sugeng mengatakan, permasalahan yang dibawa Prima ke PN Jakpus, telah dicermati PT DKI Jakarta. Di mana, pada pokoknya disampaikan dalil keberatan mengenai terbitnya Berita Acara Nomor 232/PL.01.1_BAA/05/2022 tertanggal 13 Oktober 2022, dan Berita Acara Nomor 275/PL.01.1_BAA/05/2022 tertanggal 18 November 2022, tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Calon Peserta Pemilu 2024.
“Yang pada pokoknya, atas terbitnya (dua) BA itu, Penggugat tidak bisa melanjutkan ke tahap verifikasi faktual dan tidak bisa ditetapkan menjadi calon peserta Pemilu tahun 2024,” ucapnya.
Melihat duduk perkara itu, Sugeng menyatakan bahwa PT DKI menilai itu sebagai perkara sengketa proses pemilu. Sehingga, untuk penyelesaiannya telah diatur sesuai ketentuan Pasal 6A juncto Pasal 470 UU Pemilu juncto Pasal 4 ayat (1) huruf d UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
“Yang mengatur bahwa sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dengan peserta pemilu dan/atau penyelenggara pemilu, sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara,” sambung Sugeng menjelaskan. (Rmo).
