Matanurani, Jakarta — Pedagang pasar hingga kalangan pengusaha menolak rencana pemerintah yang berniat memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau sembako.
Mereka khawatir harga sembako meningkat dan semakin menggerus daya beli masyarakat yang berujung pada tertekannya pendapatan para pedagang hingga pengusaha.
Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri menilai rencana kebijakan pemerintah ini sangat tidak tepat. Apalagi, isunya bergulir pada saat pandemi covid-19. Saat ini, daya beli masyarakat sudah menurun, sehingga dikhawatirkan justru semakin tertekan dengan rencana PPN sembako.
“Harusnya pada saat pandemi ini, pemerintah memberi subsidi, bukan justru menarik PPN dari beberapa komoditas sembako,” ujar Abdullah, Rabu (9/6).
Abdullah sadar, rencana ini tentu muncul karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah terkuras habis untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini membuat pemerintah mulai mencari sumber-sumber penerimaan baru, termasuk dari PPN.
“Semua tahu, pajak di-push (didorong) untuk bisa menyumbang anggaran, tapi bukan juga pedagang yang dijadikan objek, bukan UMKM, bukan masyarakat kecil, apalagi pedagang sembako yang notabene-nya mereka sangat sulit saat ini, mereka kesulitan menjual karena daya beli masyarakat menurun hingga 50 persen,” kata Abdullah.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menimbang ulang rencana pemungutan PPN sembako ini. Bahkan, untuk semakin meyakinkan pemerintah, ia mengatakan Ikappi akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas), di mana hasil rapat akan disuarakan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kami khusus buat rapimnas karena mendengar isu ini agar rekomendasi rapimnas ini bisa didengar Presiden dan bisa menjadi evaluasi atas kebijakan yang sedang bergulir ini,” tuturnya. (Cen).
