Matanurani, Bogor — Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah langsung menggunakan anggarannya di hari pertama tahun 2018. Presiden menekankan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah jangan mengulangi kebiasaan yang sudah dilakukan puluhan tahun, yakni menumpuk anggaran hingga akhir tahun.
“Kalau APBN sudah (diberikan), artinya APBD juga sudah diketahui, 1 Januari 2018 mulailah mengeluarkan danadana tersebut. Jangan sampai bulan Agustus, bulan September baru mulai. Kebiasaan ini kita ulang-ulang terus selama berpuluh-puluh tahun. Hentikan,” ujar Presiden setelah penyerahan Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) tahun 2018 kepada kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12).
Presiden mengingatkan bahwa penggunaan anggaran ini sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan angka inflasi. Kepala Negara ingin pertumbuhan ekonomi tumbuh berkala, tak hanya pada momen tertentu saja, terutama saat anggaran pemerintah mulai digunakan. Presiden sempat menyinggung kementerian yang tidak fokus dalam penganggaran.
Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Tenaga Kerja. Anggaran untuk kegiatan pendukung pada tahun 2016 lalu malah lebih tinggi daripada kegiatan inti. “Saya berikan contoh, Kemenaker. Pemulangan TKI anggarannya tiga miliar rupiah. (Anggaran) pemulangannya sendiri 500 juta rupiah, yang 2,5 miliar rupiah untuk rapat di dalam kantor, di luar kantor, koordinasi, makan, dan ATK.
Itu dulu, sekarang sudah lebih baik,” ujar Jokowi. Ia menegaskan anggaran untuk kegiatan inti seharusnya lebih besar dibandingkan anggaran untuk kegiatan pendukung.
Selain itu, anggaran kegiatan pendukung semestinya diefisiensi sesuai dengan yang benar-benar dibutuhkan. “Ini enggak bisa lagi seperti ini. Hampir semuanya seperti ini di kementerian dan lembaga,” lanjut dia. Belanja negara tahun 2018 mencapai 2.220,7 triliun rupiah. (Smn).
