Matanurani, Jakarta – Pemerintah terus berupaya dalam memanfaatkan sumber energi pembangkit dengan harga yang terjangkau, dan dituntut terus peduli terhadap kebutuhan energi dan lingkungan. Hal ini terus mendorong pemerintah melakukan berbagai kebijakan konservasi energi dalam bentuk peningkatan efisiensi penggunaan energi baik di sisi penyediaan maupun di sisi kebutuhan, sektor industri, transportasi, rumah tangga dan komersial.
Pemerintah bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang membahas revisi Rencana Umum Penyelenggaraan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026. Dalam revisi tersebut, ada beberapa komponen bauran energi yang berubah. Salah satunya peningkatan penggunaan energi baru terbarukan untuk proyek pembangkit listrik.
Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk digunakan sebagai sumber energi pembangkit. Selain karena memiliki harga keekonomian yang tinggi, potensi EBT di Indonesia pun terbilang melimpah sehingga perlu dimaksimalkan pemanfaatannya.
Sekretaris Executive Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Bambang Hermawanto mengatakan peran swasta sangat ditunggu dalam pengembangan EBT. Pasalnya, kebutuhan energi alternatif semakin mendesak demi tercapai target bauran EBT sekitar 23 persen pada 2025.
“Jika kita posisikan MKI ini adanya ditengah antara players, operator dan regulator. Jika kita mau push tentunya disesuaikan dengan program pemerintah yaitu harga listrik yang terjangkau. Pengembangan EBT tentu kita dukung, termasuk aspek ketenagalistrikan terutama program penurunan emisi dengan konvensional resource minyak, batu bara dan gas disamping antara EBT dan konvensional dari sisi emisi,” terang Bambang, Jakarta, Kamis (24/8).
MKI mendorong pemanfaatan EBT, tetapi apakah pemerintah dapat memberikan pembinaan dan dukungan bagi para investor.
“Misalnya para investor yang berinvestasi kemudian mendapatkan pengembalian yang memadai. Disamping pemerintah menyediakan harga listrik yang terjangkau ke konsumen, saya melihatnya ini dua hal yang berbeda. Kompetitif tapi investasinya tidak bisa memenuhi dari sisi konsumen,” ungkap Bambang.
Investasi untuk pemanfaatan EBT tidak sedikit, bahkan belakangan dari 53 perusahaan masih ada 11 perusahaan yang mundur untuk melakukan proyek kerjasama dengan PLN. Bambang melihat bahwa adanya gap antara investasi dan harga kompetitif itu tadi, MKI mendorong pembicaraan intensif antara pengembang mandiri dengan pemerintah dalam penyediaan energi listrik untuk masyarakat.
“MKI terus mensosialisasikan Catur Cita Ketenagalistrikan yang mempunyai arti mewujudkan pasokan listrik yang cukup, merata di seluruh Indonesia dan berkelanjutan,” katanya.
Ketentuan tarif yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017 tentang tarif listrik berbasis energi terbarukan mengusung tarif yang bisa diakses masyarakat.
“Kita dorong agar investasi EBT bisa kondusif karena kebutuhan energi alternatif semakin mendesak demi tercapai target bauran EBT sekitar 23 persen pada 2025,” tambah Bambang.
Dalam kaitannya dengan pameran Electric, Power & Renewable Indonesia 2017, Bambang berharap pameran ini dapat menjadi wadah dalam memperkenalkan teknologi baru yang bisa menjadi solusi bagi para industri terkait dalam pemanfaatan energi listrik.
“Tahun ini kita memiliki conference selama dua hari akan kita fokuskan pada inovasi teknologi terbaru yang ramah lingkungan,” ungkapnya.
Pameran Electric, Power & Renewable Indonesia 2017 segera digelar tanggal 6 – 9 September 2017 nanti bertempat di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pameran ini merupakan platform yang ideal sebagai penyedia sarana industri terbarukan, kebutuhan listrik dan pembangkit listrik bagi sektor industri.(Rep)
