Matanurani, Jakarta – Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service menilai hasil hitung cepat (quick count) yang dirilis beberapa lembaga survei yang mengunggulkan Joko Widodo-Maruf Amin menunjukkan pertanda baik bagi kelangsungan kebijakan nantinya.
“Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo akan kembali menjabat di periode kedua. Itu menjadi pertanda baik bagi kelangsungan kebijakan ,” tulis Moody’s dalam keterangan resminya yang dikutip pada Sabtu (19/4).
Menurut Moody’s, Jokowi di periode kedua pemerintahannya akan memiliki fokus baru pada beberapa reformasi yang telah dilakukan di periode pertamanya, termasuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia serta mengurangi hambatan birokrasi. Bauran kebijakan tersebut dapat mendukung investasi dan pertumbuhan serta stabilitas pasar keuangan dan kredit yang positif.
Pada masa pemerintahannya (2014-2018), Jokowi melakukan beberapa reformasi, antara lain melakukan tax amnesty dan menghapus regulasi dan persyaratan yang menghambat infrastruktur. Reformasi regulasi dilakukan untuk menarik investor agar mau menanamkan investasinya di Indonesia. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sekitar 5% dari tahun ke tahun sejak 2014.
Maka itu, kata Moody’s, mengatasi kendala struktural yang berasal dari kesenjangan infrastruktur, hambatan regulasi, dan kurangnya SDM yang berkualitas mungkin akan tetap menjadi prioritas kebijakan.
Menurut perhitungan IMF, kata Moody’s, Indonesia bisa mencapai potensi pertumbuhan PDB riil sebesar 6,5% pada tahun 2022. Hal itu dapat dilakukan jika bauran kebijakan ditujukan untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur, mengurangi peran dominan BUMN, meminimalisir hambatan investasi dan perdagangan, serta meningkatkan kualitas SDM.
Jokowi, kata Moody’s, memiliki fokus untuk mendorong sejumlah reformasi yang telah dilakukannya di periode pertama, meskipun dengan beberapa fokus barunya. Fokus baru tersebut termasuk pengembangan kualitas SDM, yang meliputi peningkatan standar pendidikan, mengurangi segmentasi pasar tenaga kerja, dan melakukan diversifikasi ekspor.
Moody’s berharap bahwa pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus pemerintah. Juga, langkah-langkah untuk meningkatkan investasi, termasuk fokus pada sektor digitalisasi dan manufaktur. Lebih lanjut, Moody’s pun berharap pemerintah tetap melakukan disiplin fiskal, dalam hal ini menjaga defisit anggaran di angka 3% terhadap PDB. (Mei).
