Matanurani, Jakarta – Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait menata pemanfaatan lahan di kawasan hutan.
Hal ini, jelas Presiden, untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat yang memanfaatkan lahan di kawasan hutan.
Demikian disampaikan Presiden saat membuka rapat terbatas mengenai kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/2).
“Saya ingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan tanah di kawasan hutan ini sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum, terutama kapada rakyat yang memanfaatkan bidang tanah yang ada di kawasan hutan,” ujarnya.
Menurut Presiden, selama ini hak-hak masyarakat di sekitar kawasan hutan kerap terampas lantaran status lahan hak guna usaha (HGU). Selain itu, pembangunan di desa sekitar kawasan HGU menjadi terhambat.
Misalnya, sebut Jokowi, fasilitas umum seperti jalan yang tidak bisa diaspal lantaran harus mengantongi izin dulu kepada korporasi pemilik lahan HGU.
“Kemarin saat saya ke Bengkulu bertemu dengan seorang warga yang sebetulnya kampungnya sudah kampung lama, kemudian ada swasta yang diberi hak konsesi. Sehingga kampung ini msk dalm konsesi itu dan hingga menjadi sengketa,” tandas Kepala Negara.
Oleh karenanya, Jokowi meminta pendataan tanah-tanah di kawasan hutan mesti dipercepat. Termasuk pula masyarakat ulayat bisa mendapatkan hak memanfaatkan kawasan hutan.
“Jangan sampai prosesnya berbelit-belit. Disederhanakan dan dipercepat sehingga keluhan-keluhan rakyat yang sampai ke kami itu bisa diselesaikan secara cepat,” tandasya.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menambahkan, selama ini sengketa lahan yang melibatkan desa adat kebanyakan berhadapan dengan korporasi pemilik HGU, PT Kereta Api Indonesia, dan Pelindo. Namun, tandasnya, rakyat adat kerap tidak berdaya ketika kasus sengketa lahan dibawa ke ranah hukum.
“Ketika mainnya di hukum material, rakyat beradu dengan korporat, pasti (korporat) yang menang. Karena dia punya materi yang baik, sedangkan rakyat enggak. Tapi tadi ditegaskan Presiden bahwa prioritaskan rakyat dulu,” jelas Siti.
Rapat itu dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam Wiranto, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Sosial Agus Gumiwang, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. (Mei).
