Matanurani, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang mengakui sampai di penghujung tahun 2017 merasa tak puas dengan kinerja anggota DPD mau pun lembaga yang ia pimpin.
Sebab, kata dia, para anggotanya belum bisa membuktikan memberi kesejahteraan bagi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Terlebih, anggota DPD hanya masih sering melemparkan wacana tanpa ada aksi nyata.
“Belum merasa banyak yang dicapai 2017. Karena banyak yang saya belum lihat secara faktual hasil-hasil bisa menyentuh kepada kepentingan daerah. Baru wacana. Walaupun ada hal-hal kecil ada artinya. Dibandingkan dengan kepentingan masyarakat daerah,” kata Oesman di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (18/12).
Oso, sapaan akrabnya, menjelaskan untuk meningkatkan kinerja, para anggota DPD harus memiliki rasa nasionalisme. Serta bisa mendengar aspirasi masyarakat di daerah.
“Jadi ini kita memerlukan kesadaran-kesadaran nasional. Bahwa ini temen-temen DPD itu (bekerja) perintah undang-undang,” ungkap Oso.
Menurut Oso, jika anggota DPD tidak mendengarkan aspirasi dikhawatirkan masyarakat di daerah akan marah karena wakilnya yang dipilih tak berbuat apa-apa. “Kalau itu dijegal-jegal saya khawatir nanti mereka marah. Mereka kecewa dan pendukung mereka bisa kecewa, bisa membahayakan,” kata Oso.
Saat ini masyarakat memiliki penilaian kepada anggotanya dengan hati nurani. Oleh karena itu, anggota DPD harus selalu mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Karena sekarang situasinya sudah beda. Rakyat punya hati nurani untuk mengeluarkan isi hatinya rakyat sudah ingin menyampaikan dan masyarakat sudah menitipkan ke DPD,” tambah Oso.
Ketua Umum Partai Hanura ini lantas berharap di 2018 terdapat kerja sama yang lebih baik antar masyarakat dan anggotanya. Dengan adanya kerja sama, Oso yakin kinerja anggota DPD akan meningkat.
“Harapan kita ada rasa kebersamaan di 2018 nanti sehingga ada peningkatan kepentingan dalam mendukung daerah. Terutama tentang kepulauan,” kata Oso.
Tidak hanya itu, dia juga berharap anggota DPD juga bisa mengawasi seluruh hal di tiap daerah masing-masing. Tujuannya, agar dapat membantu kebijakan pemerintah pusat di daerah.
“Keterlibatan DPD itu dalam mendukung kebijakan pemerintah. Dan melaksanakan tugas-tugas berdasarkan perintah UU,” kata Oso. (Smn).
