Matanurani, Jakarta – Gerakan pemecah belah bangsa kini mulai merambah ke media sosial (Medsos). Karenanya seluruh elemen masyarakat Indonesia agar meningkatkan kewaspadaan diri terhadap gerakan cipta opini dan kondisi yang dilakukan kelompok anti Pancasila.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kelompok anti Pancasila terus cari cara untuk memacah belah bangsa baik secara terang-terangan maupun terselubung.
“Kita bagian dari elemen bangsa Indonesia harus berani bersikap ‘siapa kawan, siapa lawan’ terhadap perorangan, kelompok, golongan, elemen organisasi yang terang-terangan atau terselubung menentang Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika di wilayah Indonesia,” ujar Tjahjo lewat pesan elektroniknya, Minggu (21/5).
Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu mengungkapkan, terbaru kelompok ini menyebar video dan gambar provokasi di laman Facebook yang menyebut ada bentrok antar warga dan ormas islam di Pontianak, Kalimantan Barat. Padahal itu semua tidak benar alias hoax.
“Mencermati berbagai postingan media sosial yang berkembang akhir-akhir ini perlu filter (menyaring) untuk posting gambar dan video yang ada karena banyak yang bersifat provokatif dan fitnah,” ungkap dia.
“Seperti foto dan video yang katanya sedang terjadi di Pontianak, misalnya ada bentrok, ada yang terbunuh dan lain sebagainya, padahal di Pontianak aman-aman saja,” sambungnya.
Kerana itu, Tjahjo mengajak agar masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial. Berita-berita yang tidak jelas sumber asalnya, sebaiknya tidak sampai disebar luaskan.
“Intinya kita harus mampu memfilter dan tidak membantu menyebarkan berita-berita yang tidak jelas,” himbau dia.
Selanjutnya, Tjahjo mengajak agar masyarakat meningkatkan komitmen untuk bersikap tegas melawan kelompok anti Pancasila, UUD 45, NKRI dan anti Bhineka Tunggal Ika.
“Mari kita masyarakat Indonesia yang Pancasilais sejati untuk membantu aparat Kepolisian dan TNI sebagaimana perintah Bapak Presiden Jokowi untuk Gebuk dan bersikap dengan tegas kepada elemen bangsa Indonesia yang anti Pancasila, UUD 45, NKRI, BhinekaTungga Ika dan segala bentuk organisasi yang terlarang di Indonesia,” kata Tjahjo. (Tim).
