Matanurani, Jakarta – Isu keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo terlalu receh dibanding masalah kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud.
Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia 1998 (Jari 98), Willy Prakarsa bahkan menilai isu ijazah Jokowi bentuk pelecehan intelektual dan upaya pengalihan dari masalah substansial bangsa.
“Kita ini bangsa besar, jangan terlalu larut dengan isu recehan. Apa manfaatnya bagi rakyat? Seharusnya energi kita digunakan untuk membahas kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Willy dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (2/6).
Sorotan atas polemik ijazah Jokowi bukanlah hal baru. Berulang kali, pihak terkait seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Bareskrim Polri telah mengonfirmasi keaslian dokumen akademik Jokowi. Namun, perdebatan seputar isu ini tetap mencuat, terutama di media sosial dan berbagai forum diskusi politik.
Willy menekankan, perdebatan yang tidak berbasis substansi hanya membuang waktu dan energi. Ia mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih informasi yang beredar.
“Kalau terus membahas hal yang tidak ada manfaatnya, kapan kita bisa maju? Bangsa ini punya banyak PR, mulai dari kesejahteraan rakyat, ketahanan ekonomi, hingga pendidikan. Itu yang seharusnya kita prioritaskan,” tegasnya.
Seiring dengan dinamika politik yang semakin kompleks, Willy mengajak masyarakat menjadi lebih kritis dan rasional menyikapi berbagai narasi yang berkembang.
Baginya, pembangunan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar polemik yang tidak memiliki dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari.
“Masyarakat bisa mengalihkan fokus mereka ke isu-isu yang lebih produktif dan konstruktif bagi bangsa,” pungkas Willy. (Rmo).
