Matanurani, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah program strategis nasional di Lapangan Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menyerahkan sebanyak 5.903 sertifikat kepada warga di Pulau Dewata.
Jokowi menjelaskan, terdapat 126 juta bidang yang harus disertifikatkan di Indonesia. Namun yang diberikan baru 46 juta bidang. Tahun ini, pemerintah menargetkan akan membagikan 200.000 sertifikat dan tahun 2019 semua tanah di Bali sudah bersertifikat.
“Dan dari semua (daerah), di Bali ini paling cepat 2019 sudah semuanya (bersertifikat) diberikan. Yang lainnya sampai 2025,” kata Presiden Jokowi berdasarkan siaran pers resmi dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Kuta, Bali, Jumat (4/7).
Sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah. Oleh karenanya, ia mengingatkan bila seseorang telah mimiliki sertifikat tanah akan memberikan banyak manfaat.
“Kalau sudah memiliki sertifikat ini enak, enggak ada sengketa-sengketa lagi. Karena ada ribuan sengketa yang harus diselesaikan. Sengketa harus dihentikan dengan sertifikat tanah,” ujarnya.
Hal lain yang diingatkan Presiden Jokowi adalah agar para penerima sertifikat menjaga sertifikatnya dengan baik. “Tolong dicarikan plastik agar tak rusak, difotokopi agar kalau hilang mudah mengurusnya lagi di BPN,” ucapnya.
Presiden Jokowi kemudian mengingatkan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat tersebut. Ia meminta agar sertifikat tersebut dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga dengan tetap melakukan kalkulasi terlebih dahulu.
“Tapi hati-hati kalau ingin diagunkan ke bank. Kalkukasi dulu bunga dan pokoknya, bias nyicil enggak? Kalau enggak bisa, jangan dipaksakan,” pungkasnya.(Oke).
