Matanurani, Jakarta – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 akan melambat di bawah angka 5 persen.
Kondisi ini dipicu oleh akumulasi guncangan eksternal dan memburuknya postur fiskal nasional sepanjang tahun ini.
Ekonom LPEM UI Teuku Riefky menjelaskan bahwa perlambatan tersebut dipengaruhi oleh efek basis tinggi dari periode sebelumnya serta hilangnya faktor musiman seperti perayaan Idul Fitri yang jatuh lebih awal pada kuartal pertama.
Selain itu, depresiasi Rupiah yang tajam dan lonjakan harga energi global turut menciptakan inflasi impor yang menekan biaya produksi domestik.
“Secara keseluruhan, kami memperkirakan PDB Indonesia di triwulan-II 2026 akan tumbuh sebesar 4,80% (yoy) dengan rentang estimasi antara 4,78% hingga 4,82%,” ujar Riefky dalam kajian ekonomi terbaru, Jakarta, Rabu (5/8).
Perekonomian Indonesia, kata dia, memang tengah menghadapi tantangan berat, mulai dari sanksi rebalancing oleh MSCI hingga penurunan prospek ekonomi oleh lembaga pemeringkat internasional akibat masalah tata kelola fiskal.
Beban APBN semakin tertekan oleh membengkaknya subsidi BBM serta mahalnya biaya program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Riefky menekankan pula soal komunikasi publik pejabat yang dianggap kurang kredibel dan kebijakan yang dipertanyakan semakin memperburuk sentimen investor terhadap Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan koreksi kebijakan untuk meredam arus modal keluar yang terus berlanjut.
“Indonesia harus mengatur ulang prioritas fokusnya untuk meyakinkan investor dan masyarakat dalam bentuk perbaikan proses pembuatan kebijakan, pengurangan belanja tidak produktif, dan melindungi independensi bank sentral,” tegasnya.
Selain beban fiskal, kebijakan pemerintah menaikkan harga Pertamax juga dinilai menjadi sentimen negatif yang mengikis daya beli masyarakat akibat kenaikan biaya barang dan transportasi. Riefky menilai ketidakpastian ini membuat investor masih menahan diri untuk masuk ke pasar domestik.
Dia mewanti-wanti bahwa jika kredibilitas kebijakan tidak segera dipulihkan, Indonesia berisiko mengalami pelemahan Rupiah yang berkelanjutan dan hilangnya kepercayaan investor secara masif.
“Pemerintah harus memastikan bahwa kredibilitas dan transparansi kebijakan tersampaikan dengan baik kepada publik, karena jika tidak tercapai, Indonesia berisiko menghadapi keseimbangan fiskal yang semakin buruk,” kata Riefky. (Oke).
