Matanurani, Jakarta – Debat capres 2019 putaran kedua akan berlangsung Minggu (17/2), salah satu tema yang akan dibahas yaitu masalah pangan.
Pihak petahana Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin telah merancang beberapa program terkait pangan dalam visi-misinya. Bisnis.com mencoba menelusuri dan mengumpulkan bahasan terkait pangan di dalamnya.
Untuk program pangan di sektor industri, Jokowi-Ma’ruf jabarkan pada poin misi mereka yang ke-2, yaitu “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.”
Dalam penjabaran tersebut, Jokowi-Ma’ruf menjelaskan, pangan akan menjadi salah satu bagian program lanjutan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
Pertama, Jokowi-Ma’ruf berjanji industri pangan akan menjadi bagian industri prioritas nasional, untuk lebih cepat dikembangkan dalam lima tahun mendatang.
Mempercepat pengembangan industri prioritas nasional, terutama di industri manufaktur, industri pangan, industri energi, serta industri kelautan/maritim, untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta memperkokoh struktur ekonomi menuju kemandirian.
Caranya, dengan menggiatkan kembali industri yang mendukung pengolahan hasil panen petani, sekaligus penguatan logistik atau pergudangannya.
Revitalisasi industri pengolahan pascapanen sub-sektor pangan, hortikultura, hingga perkebunan.
Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital.
Selanjutnya, beberapa kebijakan yang mempengaruhi industri pangan, yaitu soal kesejahteraan petani, Jokowi-Ma’ruf ungkap dalam poin misi mereka yang ke-3, yaitu “Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.”
Meneruskan/meningkatkan peremajaan, pemeliharaan, pendampingan, penyuluhan, kemitraan, dan legalisasi tanah perkebunan rakyat, agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani perkebunan rakyat meningkat.
Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi, yang dilakukan dengan memfasilitasi percepatan adopsi inovasi teknologi budi daya dan pascapanen, mengembangkan aspek agrobisnis yang dapat meningkatkan pendapatan petani, serta mendorong agar terjadi konsolidasi kelompok tani menjadi besar sehingga memiliki daya saing yang kuat.
Sebelumnya, apabila bicara soal pangan, Presiden Jokowi kerap mendapat tudingan negatif terkait maraknya impor pangan di era pemerintahannya.
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan dalam keterangan resminya bahwa impor merupakan salah satu cara pemerintahan Jokowi menjaga ketahanan pangan.
“Terdapat 3 pilar penting dalam ketahanan pangan, yaitu keterjangkauan atau kemampuan masyarakat untuk membeli pangan, ketersediaan pangan baik dari produksi dalam negeri maupun impor, dan kualitas dan keamanan pangan. Impor bukankah tujuan tapi harus dilihat dalam tiga pilar itu,” jelasnya.
Ace menyebut bahwa hal tersebut bisa dibuktikan dari indeks ketahanan pangan Indonesia yang terus mengalami perbaikan dalam 4 tahun terakhir.
Pada tahun 2014, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia hanya berada di posisi 72 dari 113 negara. Tetapi pada 2018, Indonesia berhasil naik ke peringkat 65.
Bahkan, hanya ada 4 negara ASEAN dengan peringkat lebih baik dari Indonesia, yaitu Vietnam (62), Thailand (54), Malaysia (40), dan Singapura (1).
“Ketahanan pangan jelas dibutuhkan untuk melindungi kepentingan sebagian besar rakyat yang menjadi konsumen termasuk masyarakat miskin dan buruh tani yang membeli bahan pangan,” ungkap Ace.
“Tapi ini bukan berarti Pak Jokowi mengabaikan kepentingan petani untuk meningkatkan produksi. Pembangunan infraktruktur pertanian berjalan sangat baik,” tambahnya. (Bis).
