Matanurani, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas guna membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia. Menurutnya, ancaman Karhutla pada 2017 lebih tinggi pada tahun sebelumnya.
“Artinya apa, artinya laporan yang kita terima karhutla yang paling dahsyat itu 2015. 2016 karhutla itu rendah karena ada La Nina. Sehingga ada suatu keadaan iklim yang menyebabkan curah hujan besar dan panjang sehingga karhutla berkurang,” kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/7).
“Pada tahun ini di bulan ini jumlah titik api karhutla lebih kecil dari 2016 bukan berarti masih ada beberapa bulan kedepan ini, beberapa daerah masih musim panas, beberapa tempat karhutla meningkat,” tambahnya.
Wiranto memastikan pihaknya akan menangkal semakin tingginya potensi Karhutla saat ini. Pihaknya juga telah melakukan sejumlah antisipasi guna menekan terjadinya potensi Karhutla di Indonesia.
“Makanya kita rapat di sini untuk membenahi prosedur baik pemadaman lewat darat ataupun water bombing. Kemudian satgas dibentuk di daerah rawan Karhutla. Kita mencoba menutup lubang kelemahan dengan rapat, ditemukan tadi misalnya masalah penggunaan water bombing dari pesawat yang kita sewa dari luar apakah aada izin ? itu yg kita atasi bersama,” jelas Wiranto.
Mantan Panglima ABRI itu menambahkan, pihaknya juga akan melibatkan TNI dan Polri guna memantau potensi terjadinya Karhutla di Indonesia. Langkah-langkah itu dilakukan agar tidak terjadinya pembakaran hutan untuk membuka lahan pada musim panas saat ini.
“Karena budaya masyarakat pinggir hutan kita membakar lahan untuk bertani dan maka bagaimana pelibatan teman-teman kita perusahaan besar yang punya tanggungjawab, memelihara hutan mereka kita minta memberikan penyuluhan dan bantuan kepada petani berupa pupuk. Untuk masyarakat adat bagaimana kebiasaan membakar hutan itu bisa dialihkan sedikit, demi sedikit untuk tidak membakar ini kan bukan pekerjaan yang mudah,” tuturnya.
Wiranto menambahkan, pemerintah telah sepakat untuk melakukan pencegahan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di pinggir hutan supaya tidak membakar hutan untuk membuka lahan.
“Masalah ini karena kebakaran bukan hanya nasional tapi masalah global. Kalau banyak asap akan marah kepada Indonesia. Presiden juga meminta tekan ini agar kita bisa melindungi kekayaan alam kita yang merupakan paru-paru dunia,” pungkasnya. (Oke).
