Matanurani, Jakarta – Komisi VII DPR RI yang menangani bidang energi, pertambangan serta riset dan teknologi hari ini, Kamis (27/08/2020) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Salah satu agenda yang dibahas adalah progress pembangunan smelter PT Freeport Indonesia, namun sayangnya Tony Wenas selaku Presiden Direktur PT Freeport Indonesia berhalangan hadir. Namun Freeport tetap menghadirkan Wakil Presiden Direktur Jenpino Ngabdi sebagai perwakilan perusahaan.
Kendati demikian, absennya Presdir Freeport itu ditanggapi kemarahan dari anggota Komisi VII DPR. Salah satu Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Marthen Douw tidak berkenan pembahasan smelter ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh pucuk pimpinan Freeport.
“Ini ada salah satu perumpamaan misalnya rambutan di rumah saya tapi dipanen tetangga saya. Marah tidak? Marah. Sama pula seperti Freeport dan Inalum ini pimpinan, mohon jadwalkan (ulang). Saya sakit (hati), tolong betul, hormat pimpinan, jadwal ulang untuk hal ini,” papar Marthen yang merupakan orang asli Papua dalam RDP saat sesi pendalaman.
Ia menyebut data kemiskinan yang paling tinggi ada di Papua. Ia tidak terima kekayaan yang dimiliki Papua tapi banyak dinikmati orang lain, sementara Papua miskin.
“Data kemiskinan yang paling miskin itu Papua. Pedih sungguh mati Tuhan saya pedih sakit. Saya punya rambutan kok dipanen orang itu kan tidak boleh. Tapi tolong pimpinan Pemerintah Daerah Papua, Papua Barat dihadirkan. Saya Papua sendiri kurang, hal-hal seperti yang perlu dibahas tapi kalau campuran begini kapan mau serius urus negeri ini,” paparnya.
Kemarahannya pun tidak lantas berhenti, bahkan ia pun menggebrak meja dengan cukup keras.
Ia mengatakan sebagai Anggota DPR mewakili rakyat Papua, meski Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
“Tapi sabar dulu, mau yang lain, tapi rumah saya belum aman, (setelah itu) baru saya keluar,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno yang menjadi pimpinan rapat dalam RDP ini pun akhirnya memutuskan untuk menunda rapat dengan Freeport. Rapat berikutnya akan dilakukan penjadwalan ulang bersama dengan MIND ID (Inalum) selaku holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertambangan yang juga telah menjadi pemegang 51% saham Freeport Indonesia. Rapat berikutnya juga akan dijadwalkan dengan menghadirkan semua jajaran pimpinan perusahaan tersebut.
“Kita masih ada delapan hari kerja di akhir masa persidangan pertama ini. Nanti kita jadwalkan dengan MIND ID dengan hadirkan seluruh jajaran dari Freeport hadir lengkap pak, dengan agenda yang komprehensif,” paparnya sembari mennghentikan sementara rapat ini. (Cnb).
