Matanurani, Jakarta – Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro memastikan persiapan Pemilu 2024 tidak akan terganggu dengan proses pergantian komisioner KPU dan Bawaslu.
“KPU dan Bawaslu merupakan organisasi besar dan permanen, serta ditopang oleh tim kesekretariatan secara lengkap di tiap jenjang mulai dari tingkat pusat dan daerah. Sehingga kapan saja terjadi pergantian tidak akan mengganggu kinerja penyelenggara Pemilu 2024 itu sendiri,” kata Juri Ardiantoro di Kantor KSP, Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (17/3).
Hal ini disampaikan Juri menanggapi desakan sejumlah pihak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melantik komisioner KPU-Bawaslu periode 2022-2027.
Juri menegaskan mempercepat pelantikan justru menyalahi ketentuan yang mengatur masa jabatan KPU dan Bawaslu berlangsung selama lima tahun. Sesuai ketentuan, masa jabatan KPU dan Bawaslu periode 2017-2022 berakhir pada 11 April 2022.
“Jadi pelantikan KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan dilaksanakan pada tanggal itu juga (11 April),” ujar Juri Ardiantoro.
Seusai dilantik, lanjut Juri, komisioner KPU dan Bawaslu yang baru akan melanjutkan rencana program yang akan disusun, yakni melaksanakan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Seperti diketahui, DPR telah menetapkan tujuh komisioner KPU dan lima anggota Bawaslu Periode 2022-2027, pada Februari lalu.
Ketujuh komisioner KPU yang telah ditetapkan, yakni Betty Epsilon Idrus, Hasyim Asyari, Muhammad Afifudin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz. Sedangkan, lima anggota Bawaslu terpilih adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Hariyono, dan Herwyn Jefler Hielsa Malonda. (Bes).
