Matanurani, Jakarta — Komisi X DPR RI menyatakan akan tetap mengevaluasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang menuai kritik dari sejumlah pihak.
Langkah ini tetap ditempuh meskipun Nadiem telah menyatakan bahwa Putera Sampoerna Foundation serta Tanoto Foundation tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam partisipasi di POP.
“Sebenarnya kami ingin secepatnya ketemu mengundang Kemendikbud atau Nadiem untuk duduk bersama dan mendiskusikan menyangkut soal masukan, kritik yang selama ini diberikan masyarakat [terkait POP],” kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Rabu (29/7).
Namun, lanjutnya, pihaknya masih harus bersabar untuk menunggu persetujuan pimpinan DPR untuk menyelenggarakan rapat dengan Kemendikbud atau Nadiem di masa reses yang berlangsung antara 17 Juli hingga 13 Agustus 2020 ini.
Politikus PKB itu berkata bahwa Komisi X DPR telah mengirim surat ke pimpinan DPR untuk meminta izin menggelar rapat di masa reses, namun belum mendapatkan persetujuan hingga saat ini karena harus menunggu penyelenggaraan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
“Karena ini masa reses kami harus sabar juga, sudah ajukan [surat ke pimpinan DPR], tinggal tunggu respons pimpinan, harus Bamus dulu,” kata Syaiful.
Di sisi lain, dia menyampaikan Komisi X DPR tidak akan mempermasalahkan lagi partisipasi Putera Sampoerna Foundation serta Tanoto Foundation selama tidak menggunakan APBN. Syaiful pun menilai Nadiem telah mengambil jalan keluar atas polemik POP selama ini.
“Kalau ini sebagai jalan keluar saya kira bagus, karena pada prinsipnya, POP pada prinsipnya melibatkan banyak organisasi penggerak kan bagus. Ini sebagai solusi setelah dapat sebagai respons Kemendikbud atas respons publik,” tutur Syaiful.
“Iya, enggak ada masalah [Putera Sampoerna Foundation serta Tanoto Foundation berpartisipasi], kalau skemanya mandiri,” imbuhnya.(Cen).
