Matanurani, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN)yang bergerak di sektor pangan, terutama yang ditugasi pemerintah untuk menjamin kepastian pasokan bahan pangan selama pandemi covid-19, diminta untuk menyiapkan peta jalan (roadmap) menghadapi krisis panjang akibat covid-19.
“Kita bicara krisis bukan dalam keadaan biasa. BUMN pangan harus membuat roadmap yang jelas menghadapi fase krisis serta meningkatkan kemandiriaan pangan untuk menanggung 260 juta rakyat Indonesia,” ujar Aria Bima, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI saat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI secara virtual, Senin (20/4)
BUMN pangan yang diminta pemerintah menjamin pasokan selama pandemi covid-19 diantaranta Perum Bulog, PT.RNI, PT. Sang Hyang, dan PT. Pertani.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan ketahanan pangan menghadapi pandemi covid-19 harus menjadi prioritas. Menurutnya, perlu diperhatikan ketersediaan bahan pangan hingga akhir tahun ini.
“Kita harus jelas betul kalkulasi yang tepat. Ini bertujuan agar kestabilan pangan sampai akhir tahun, jangan dihitung hanya 3 bulan ke depan saja. Kita perlu tindakan preventif ketersediaan pangan berdasarkan estimasi waktu,” ujarnya.
Ia menegaskan, jangan sampai masyarakat Indonesia mengalami kekurangan bahan pangan. Terlebih di situasi yang genting seperti ini. “Maka di sini Bulog dan BUMN kluster pangan memegang peranan yang sangat vital,” pungkasnya. (Mei).
