Matanurani, Jakarta – Diversifikasi pangan jangan sekadar menjadi slogan, tetapi mesti segera diwujudkan dengan komitmen kuat pemerintah.
Sebab, bagi Indonesia, penganekaragaman pangan bukanlah pilihan, tapi konsekuensi wajib dari terus bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan pendapatan penduduk, dan alih fungsi lahan pertanian 100 ribu hektare per tahun yang tidak dibarengi dengan pencetakan lahan baru.
Apabila diversifikasi pangan tidak segera direalisasikan maka satu-satunya cara memenuhi lonjakan kebutuhan pangan rakyat Indonesia hanyalah dengan impor. Hal ini berarti menggantungkan kebutuhan perut hampir 260 juta penduduk dari pangan negara lain.
Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Jangkung Handoyo Mulyo, Rabu (1/11), mengatakan tidak mudah mengubah selera masyarakat yang puluhan tahun terus-menerus makan beras dan roti berbahan baku terigu impor.
Menurut dia, cara yang paling strategis untuk mendorong perubahan selera masyarakat antara lain bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar dengan cara tertentu mewajibkan anak sekolah dari semua tingkatan mendapatkan pengalaman menarik memakan produk lokal selain beras.
“Kalau semua anak sekolah se-Indonesia dalam seminggu saja mencoba dua kali makan makanan lokal maka permintaan akan meningkat. Pengolah makanan akan merespons, hidangan makin enak, petani juga akan makin giat menanam,” papar dia.
Jangkung mengemukakan produksi petani nasional seperti komoditas ketela, jagung, dan sagu, mesti didukung berbarengan dengan dorongan pada konsumsi anak sekolah.
Legislasi juga bisa berperan dalam mewajibkan seluruh aparatur pemerintah memakan pangan lokal sehingga menambah permintaan. Dengan semakin bergairahnya pangan lokal nonberas maka pertanian bisa menguntungkan, alih fungsi lahan bisa ditekan.
“Tidak mudah memang mengubah kebiasaan dari makan beras dan gandum menjadi ketela, jagung, dan sagu yang diproduksi lokal. Maka memang mesti kebijakan kuat dari pemerintah pusat. Kalau cuma diseminarkan, ya tidak akan bisa, sampai kapan pun,” tukas Jangkung.
Sebelumnya, sejumlah kalangan mengatakan pemerintah mesti lebih serius mewujudkan diversifikasi pangan selain beras, dengan menggalakkan konsumsi bahan pangan berdasarkan potensi masing-masing daerah.
Diversifikasi pangan dengan menggunakan bahan impor yang tidak bisa diproduksi di Tanah Air, seperti tepung terigu dari gandum, dinilai merupakan strategi keliru karena akan membuat Indonesia justru bergantung pada pangan impor.
“Padahal sejak 1982 sudah ada Keppres mengenai diversifikasi pangan, tapi nggak jalan. Malah berasisasi dan gandumisasi yang jalan.
Kalau mau keragaman pangan, mesti dimulai sekarang, nggak bisa ditunda lagi,” tegas Guru Besar Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Fakultas Pertanian UGM, Dwidjono Hadi Darwanto.
Perencanaan Menyeluruh
Sementara itu, Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor, Dodik Ridho Nurrochmat, mengatakan diversifikasi menjadi kunci untuk mengurangi impor, ketika terjadi kenaikan harga pangan di dalam negeri.
Dia mengingatkan diversifikasi pangan hendaknya tidak hanya sekadar kampanye, tetapi dengan perencanaan yang menyeluruh. Sebab, yang dimaksud diversifikasi adalah mengonsumsi pangan yang bisa dihasilkan oleh produksi dalam negeri.
Menurut dia, diversifikasi yang justru mengandalkan bahan pangan impor sangat berbahaya. Contohnya, menggantikan beras dengan mi instan dan roti dari tepung terigu yang gandumnya 100 persen impor karena tidak bisa diproduksi di Indonesia.
“Kalau kita hanya kampanye diversifikasi pangan mungkin saja berhasil terjadi diversifikasi pangan, tapi ujungnya, output yang kita inginkan bisa mandiri pangan tidak terwujud,” jelas Dodik.(Koj).
