Home News Bahas Jakarta Tidak Lagi jadi Ibu Kota, Sejumlah Tokoh Betawi Minta Otsus

Bahas Jakarta Tidak Lagi jadi Ibu Kota, Sejumlah Tokoh Betawi Minta Otsus

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri menggelar Focus Group Discussion (FGD) membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Jakarta yang baru. Kegiatan ini melibatkan para tokoh Betawi, termasuk anggota DPR dan anggota DPD yang mewakili daerah pemilihan Jakarta.

Anggota DPR yang hadir di antaranya Mardani Ali Sera. Sedangkan anggota DPD RI dari Jakarta diwakili Prof Dailami Firdaus dan Prof Sylvana Murni.

Adapun tokoh Betawi yang hadir di antaranya mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Eddy Nalapraya dan Prijanto, Ben Benjamin, sejumlah tokoh ormas dan tokoh budaya Betawi.

FGD kali menampilkan tiga panelis yakni I Made Suwandi, Halilul Khairi dan Abdul Malik Sadat Idris (dari Bappenas).

Saat membuka FGD, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik mengingatkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi baru adalah inisiatif untuk mengatasi beberapa masalah yang telah dihadapi oleh Jakarta selama bertahun-tahun.

Seiring beralihnya status ibu kota negara, Jakarta akan diberikan kekhususan-kekhususan melalui Undang-undang. Kekhususannya untuk menyelesaikan permasalahannya sekaligus untuk membantu Jakarta mempertahankan sebagai Provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia (16,64 persen) dari data BPS tahun 2022 serta memberikan Jakarta kesempatan untuk menjadikan Jakarta sebagai Kota Global yang memiliki standard kehidupan yang tinggi.

Sementara itu, salah satu perumus RUU Jakarta I Made Suwandi menjelaskan, nantinya UU baru tentang Jakarta akan langsung menukik ke Perda.

“Jadi tidak bergantung terlalu besar kepada terbitnya Peraturan Pemerintah, Adapun FGD tentang RUU Jakarta cukup menarik. Pasalnya banyak Tokoh Betawi yang menyampaikan aspirasi mereka,” kata I Made saat FGD yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (1/8).

Bahkan sejumlah tokoh meminta masyarakat Betawi diperhatikan secara serius. Setidaknya seperti masyarakat Papua yang memiliki otonomi khusus sehingga bisa melindungi kepentingan warga Papua. (Rmo).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here