Home Ekonomi Kebijakan HET Tak Komprehensif

Kebijakan HET Tak Komprehensif

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras dianggap belum menjadi solusi yang mewakili aspirasi semua pihak dalam sistem tata niaga hasil pertanian, terutama pangan. Kebijakan Kementerian Perdagangan tersebut dinilai yang mewakili aspirasi konsumen dan terkesan mengesampingkan kepentingan produsen, terutama petani kecil.

Regulasi HET dikhawatirkan bisa berdampak buruk terhadap posisi petani mengingat patokan harga tersebut tidak diikuti dengan penetapan harga dasar. Dengan kondisi seperti ini, posisi yang paling rentan terkena dampak kebijakan tersebut adalah petani karena daya tawarnya rendah sehingga menyebabkan harga gabah mereka bisa ikut anjlok.

Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Enny Ine Minara S, mengatakan bila pemerintah berupaya mengendalikan harga beras maka kebijakan yang ditelurkan harus komperehensif dan tidak bisa hanya dengan melalui HET.

“Jika tidak maka petani akan dirugikan dengan kebijakan ini, apalagi penetapan HET tidak disertai dengan penetapan harga dasar,” tegasnya, di Jakarta, Jumat (25/8).

Pemerintah, terang Ine, harus mengendalikan secara penuh faktor produksi dan distribusi. Pasalnya, situasi harga terbentuk oleh suplai dan demand (permintaan). Dari segi pasokan, beras itu sangat dinamis bukan statis. Karena itu, pemerintah harus bisa mengawasinya karena bukan pemerintah yang berproduksi atau yang mendistribusikan beras.

Kebijakan komperehensif ini bermaksud supaya posisi petani tidak dipersulit dengan diterbitkannya kebijakan ini. Terus di sisi lain, lingkungan bisnis sektor pemberasan tidak terganggu. Apalagi, pemerintah menegaskan akan mencabut izin bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan HET.

“Pemberian sanksi semacam ini tidak bisa diterima karena kebijakannya tidak komperehensif. Bila kebijakannya hanya setengah-setengah maka iklim usaha pemberasan akan terganggu. Investasi-investasi sektor pemberasan bakal terhambat,” paparnya.

Jaga Inflasi

Seperti diketahui, pemerintah akhirnya menetapkan HET untuk komoditas beras. Hal itu dilakukan setelah pemerintah merevisi peraturan lama yang ditentang pelaku usaha. Kemendag menyampaikan langkah tersebut untuk mengendalikan harga beras di pasar, menjaga inflasi, serta daya beli masyarakat.

Aturan baru tersebut akan berlaku sejak 1 September mendatang. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengungkapkan pemberlakuan HET tersebut berdasarkan sistem zonasi. Untuk wilayah yang merupakan produsen beras seperti Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) harga beras medium ditetapkan sebesar 9.450 rupiah per kilogram (kg), sementara beras premium sebesar 12.800 rupiah per kg.

Kemudian, untuk wilayah lainnya harga tersebut ditambah 500 rupiah dengan mempertimbangkan biaya transportasi. Patokan harga tersebut berlaku baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Selanjutnya, Menteri Pertanian akan menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tersebut dengan mengeluarkan aturan terkait dengan kategori beras baik premium, medium, maupun khusus.

Ketua Umum Koperasi Beras Pasar Induk Cipinang, Zulkifli Rasyid, menegaskan tak menjamin penjualan harga beras sesuai dengan HET yang telah ditetapkan. Hal itu khususnya pada musim kemarau Apalagi dalam satu-dua bulan ke depan terjadi musim kemarau. (Koj).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here