Matanurani, Jakarta – HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) adalah sebuah organisasi sosial di Indonesia yang berskala nasional, berdiri sendiri dan mandiri yang dikembangkan berdasarkan kesamaan aktivitas, profesi, dan fungsi di dalam bidang agrikultur dan pengembangan pedesaan, sehingga memiliki karakter profesional dan persaudaraan.
HKTI bertujuan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat dan martabat insan tani, penduduk pedesaan dan pelaku agribisnis lainnya, melalui pemberdayaan rukun tani komoditas usaha tani dan percepatan pembangunan pertanian serta menjadikan sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
“Dalam menghadapi pandemi Covid-19, HKTI tidak tinggal diam. Sebagai salah satu organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pertanian, HKTI berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait kesiapan pangan menghadapi pandemi Covid-19, ungkap Benny Pasaribu dari DPN HKTI.
Benny Pasaribu mengatakan, “Perlu strategi peningkatan produksi berupa stimulus/bantuan, kredit usaha rakyat, dan lain sebagainya untuk kesiapan pangan dalam menghadapi pandemi Covid-19”.
Selanjutnya dikatakan bahwa HKTI mendukung sepenuhnya rencana pemerintah untuk mempercepat musim tanam tahun ini untuk memastikan ketersediaan pangan dapat terjamin pada saat pandemi covid 19. Hal ini menjadi sangat penting mengingat secara global, FAO mensinyalir akan adanya masalah ketersediaan pangan, demikian diungkapkan Benny Pasaribu pada saat dialog virtual antara HKTI Pusat dan Daerah dengan Dirjen Tanaman Pangan, Rabu (3/6) kemarin.
Sementara itu untuk mengamankan ketersediaan pangan, Dirjen Tanaman Pangan, Suwandi mengatakan, ada 4 skenario yang dilakukan. Skenario pertama yaitu mentargetkan luas tanam April-September seluas 5,6 juta hektar, skenario kedua membangun rawa melalui ekstensifikasi dan intensifikasi fokus di Kalteng dan Sumsel, skenario ketiga diversifikasi pangan lokal Indonesia, dan skenario ke-empat membangun lumbung pangan dari desa sampai provinsi”.
Disaat seperti ini, yang dibutuhkan petani yaitu adanya guliran dana dengan bunga rendah dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah telah mentargetkan KUR pertanian sebanyak Rp50 Triliun di yahun 2020. Saat ini realisasi KUR pertanian sangat luar biasa yaitu Rp18,35 triliun, ini menunjukkan minat masyarakat untuk mengembangkan usaha pertaniannya. KUR dapat dimanfaatkan untuk pertanian mulai dari hulu sampai hilir.
Suwandi mengatakan, “persyaratan KUR sangat mudah, akan lebih mudah lagi apabila petani/kelompok tani mempunyai avalis/offtaker.
KUR tanaman pangan menduduki peringkat tertinggi, mencapai Rp5,76 triliun sampai dengan saat ini, diantaranya KUR untuk Kostraling penggilingan mencapai Rp 282 miliar digunakan modal kerja, upgrade mesin mesin atau membangun gudang penyimpanan”.
HKTI di daerah sangat bersemangat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan jagung khususnya perluasan areal tanam. Di Gorontalo dengan produksi jagung yang melimpah dapat dibangun pabrik-pabrik pakan ternak.
Beras khusus juga sangat cocok dikembangkan di Nias, seperti beras Impari Nutri zinc untuk kesehatan. “Indonesia kaya akan jenis tanaman pangan seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, gadung, gembili, garut, porang, hanjeli, hotong dan lain sebagainya.
Banyak jenis produk olahannya, sampai ekspor. Nah, selain diversifikasi pangan, konsep pertanian terpadu seperti diterapkan Pak Heri Sunarto Petani milenial dari Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah patut ditiru dan dikembangkan di daerah lain sebagai solusi permanen dalam mengatasi kekeringan dengan memanfaatkan lahan kering melalui pompanisasi untuk ternak ayam, sapi, ikan, sayuran, dan padi secara integrated farming menuju zero waste” tutur Suwandi
Benny Pasaribu juga menyatakan bahwa bantuan benih berkualitas dengan melibatkan penangkar lokal sangat didukung oleh HKTI. Hal ini dapat menghemat biaya transpor dan pendistribusiannya. Dengan benih lokal akan lebih terjangkau bagi petani untuk memproleh benih unggul yang bersertifikat. Pemerintah perlu lebih proaktif membina penangkar lokal, jika perlu dengan sistim pendampingan, agar mampu memproduksi benih berkualitas hingga terdaftar di E Katalog. Pada gikirannya, hal ini akan mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani.
Keamanan pangan juga tidak terlepas dari dihidupkannya kembali lumbung pangan. Berawal dari lumbung pangan keluarga, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi akan ikut menyangga stok pangan.
HKTI meminta pemerintah agar tetap terus memperhatikan kesejahteraan petani, karena petani disaat pandemi seperti ini tidak pernah berhenti bekerja untuk mencukupi kebutuhan pangan rakyat Indonesia.
Selain permasalahan budidaya, pemerintah juga perlu memprioritaskan hilirisasi. Nilai tambah itu ada pada produk industrialisasi pertanian. Melalui hilirisasi akan lebih mudah menyerap produk petani terutama saat panen raya.
Penggunaan sistim Resi Gudang sebaiknya ditingkatkan sehingga masalah kesulitan pemasaran produk petani akan sekaligus dapat di atasi. Hilirisasi ini ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan jauh lebih tinggi”, pungkas Benny.
