Matanurani, Jakarta – Pasca ditemukannya data pangan tidak akurat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hari ini Senin (21/5), diapresiasi positif oleh Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Benny Pasaribu.
Menurut tokoh peduli petani itu untuk memiliki data pangan yang jelas perlu masuk dalam satu pintu agar tidak terjadi adanya perbedaan data yang dimiliki Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) dalam memuat data pangan di Indonesia.
Karenanya kata Benny, pemerintah perlu mengembalikan otoritas tersebut kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang.
“Sesuai Undang-Undang statistik itu, di mana BPS memiliki otoritas dikembalikan ke sana jadi data itulah yang resmi dan pasti yang kemudian harus menjadi pegangan bagi semua,” katanya kepada matanurani, di Jakarta, Senin (21/5).
Benny mengatakan keterbukaan data pangan harus lebih jelas. Sehingga masyarakat dan para petani dapat menerima informasi yang tepat. Harapannya tidak ada lagi simpang siur mengenai perbedaan data.
“Buat aturan yang fair, aturan main, regulasi. Kedua berorientasi kepada kepentingan publik. Harus dibuktikan dengan fakta dan data sehingga masyarakat merasakan petani pun ikut merasakan,” pungkas Benny. (Smn).
