Matanurani, Jakarta – Belum sebulan menjabat Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara mewakili pemerintah saat pengesahan APBN 2027 dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (29/9). Ditetapkan anggaran jumbo untuk membiayai program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.
Pemerintah dan DPR resmi mengundangkan APBN 2027 dengan postur anggaran tetap ekspansif. Di mana, defisit anggaran dipatok 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angkanya cukup moderat dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Suahasil mengatakan, kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif, dijalankan secara terarah dan terukur untuk menjaga keberlanjutan fiskal. “Fiskal harus hadir menjaga momentum pertumbuhan dan melindungi masyarakat agar bisa menjaga kredibilitasnya,” kata Suahasil.
Dalam APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan Rp3.435,1 triliun. Sementara itu, belanja negara ditetapkan Rp4.106,3 triliun, sehingga terdapat kebutuhan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun.
Besarnya belanja tersebut difokuskan untuk 8 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Yakni, kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran untuk mendukung pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Dari belanja sektoral, anggaran pendidikan menjadi salah satu alokasi terbesar senilai Rp824 triliun. Pemerintah mengalokasikan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos) dan Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan.
Suahasil mengatakan, struktur APBN 2027 dirancang agar anggaran negara tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat pembangunan dan perlindungan masyarakat.
Pemerintah berharap APBN 2027 yang telah disahkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperkuat stabilitas, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kesehatan dan kredibilitas fiskal.
Pemerintah juga mengapresiasi DPR RI atas proses pembahasan APBN 2027 yang dinilai dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan postur anggaran yang dinilai lebih matang dan akuntabel. (Ini).
