Matanurani, Jakarta – Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya momentum mengenang masa lalu, tetapi juga mempertanyakan arah dan pemaknaan kemerdekaan di tengah persoalan bangsa hari ini.
Usia 81 tahun Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tetes darah dan pengorbanan para pejuang. Kemerdekaan, bukanlah hadiah instan, melainkan hasil perjuangan panjang yang dibayar mahal selama tiga setengah abad masa penjajahan.
Demikian ditegaskan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI di Pelataran Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin 17 Agustus 2026.
“Jangan itu dilupakan! Maukah kalian untuk dijajah kembali?” tanya Megawati.
“Tidak!” sahut peserta upacara kompak.
Megawati membeberkan catatan sejarah penderitaan politik Proklamator RI sekaligus ayahnya, Ir Soekarno.
Soekarno harus menghabiskan total 18 tahun hidupnya dalam pengasingan, penjara kolonial, hingga tahanan rumah tanpa proses peradilan pada masa Orde Baru.
Meskipun Ketetapan MPRS Nomor 33 Tahun 1967 kini telah dicabut, Megawati menegaskan bahwa keadilan sejarah tidak berhenti pada dokumen politik, melainkan pada kejujuran nurani bangsa.
Menurut Megawati, Bung Karno telah mewariskan falsafah Pancasila, ajaran Trisakti, dan penguasaan sains-teknologi agar Indonesia berani meletakkan nasib di tangan sendiri.
“Bangsa yang tidak berani menghadapi sejarahnya sendiri akan selalu menjadi bangsa yang hidup dalam bayang-bayang masa lalu dan menjadi bangsa yang kerdil,” tegas Ketua Umum PDIP ini.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati menyoroti tajam ketimpangan penegakan hukum yang dinilainya masih jauh dari rasa keadilan. Ia membandingkan nasib rakyat kecil yang diproses hukum karena mencuri buah labu saat kelaparan dengan maraknya skandal korupsi besar.
Di bidang kesejahteraan, Megawati memberikan peringatan keras kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan agar tidak “mengutik-utik” BPJS Kesehatan yang dibidaninya sewaktu menjabat presiden.
Ia berharap pemerintah justru menambah anggaran BPJS Kesehatan untuk rakyat miskin. Ia juga mengaku prihatin dan sedang menelusuri fenomena 1 juta orang berpendidikan tinggi yang kini menganggur. (Rmo).
