Matanurani, Jakarta – Meninggalnya tiga peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti pembekalan oleh TNI memicu sorotan terhadap mekanisme penyelenggaraan program. Kementerian Pertahanan pun didesak melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan para peserta telah lulus tes kesehatan sebelum melaksanakan pelatihan.
“Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6).
Rico menyampaikan Kemhan dan panitia seleksi sedang melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terjadi lagi dan proses seleksi berjalan dengan baik tanpa menimbulkan korban jiwa.
Evaluasi, kata dia, mencakup seluruh aspek, termasuk mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, serta sistem komunikasi dan pelaporan.
Adapun tiga peserta yang meninggal dunia berasal dari lokasi pendidikan yang berbeda. Anisa Muyassaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan, mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026. Dia sempat ditangani tim medis sebelum dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.
Muhammad Taufiq yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad, Baturaja, mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026. Dia sempat mendapatkan penanganan medis sebelum dirujuk ke rumah sakit dan meninggal dunia akibat cardiac arrest (henti jantung).
Sementara itu, Novia Rahmadhani Sihotang dari Program SPPI KNMP Tahun 2026 mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau, Jakarta. Dia mengalami gangguan kesehatan pada 22 Juni 2026, sempat dirujuk ke RSAU dr. Esnawan, tetapi dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni 2026 akibat tuberkulosis (TB).
DPR Minta Penjelasan Kronologi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pihaknya membuka ruang komunikasi bagi Kementerian Pertahanan maupun unsur pelaksana lainnya untuk memberikan penjelasan agar diperoleh kronologi secara lengkap.
Melalui cara ini, katanya, perbaikan sistem dapat dilakukan secara optimal dan penyempurnaan pelaksanaan program ke depan.
“Komisi I DPR RI akan mencermati perkembangan lebih lanjut serta membuka ruang komunikasi dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Pertahanan dan unsur pelaksana, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kronologi, mekanisme pelaksanaan, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dan akan ditempuh,” ujarnya dikutip Jumat (26/6).
Menurut Dave, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pelatihan merupakan langkah penting. Evaluasi tersebut antara lain perlu mencakup kesesuaian kurikulum dan intensitas latihan dengan profil peserta, kesiapan fasilitas kesehatan, mekanisme pemantauan kondisi fisik secara berkala, rasio pendamping terhadap peserta, serta prosedur penanganan keadaan darurat di lapangan.
Dia berpandangan tujuan pelatihan militer mampu membentuk karakter kepemimpinan, kedisiplinan, semangat kebangsaan, serta etos kerja yang kuat.
Meski demikian, menurut Dave, insiden tersebut menjadi sinyal bagi Kemhan untuk segera melakukan perbaikan sistem, terutama dalam menjamin keselamatan peserta. Dia juga mengimbau agar metode pelatihan disesuaikan dengan karakteristik peserta yang berasal dari beragam latar belakang sipil.
“Esensi pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, dan semangat pengabdian tetap dapat dicapai melalui pendekatan yang adaptif, bertahap, dan berbasis manajemen risiko yang baik,” tuturnya.
Dia menambahkan Komisi I DPR RI memandang evaluasi dapat memperkuat sistem pelatihan agar program negara berlangsung secara profesional dengan berlandaskan keselamatan.
Dave turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya tiga calon manajer sekaligus mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus tetap mengedepankan aspek keselamatan.
Usul Moratorium Pelatihan
Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro mengusulkan moratorium pelatihan militer bagi calon manajer KDKMP dan KNMP. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peserta yang akan mengelola koperasi maupun menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Lebih baik moratorium pelatihan militer bagi manajer Koperasi Merah Putih. Tidak ada korelasi untuk kedisiplinan,” katanya dikutip Jumat (26/6).
Dia menyampaikan bahwa tragedi ini tidak bisa semata-mata disebut sebagai kecelakaan sehingga perlu ada pihak yang bertanggung jawab.
Menurut Riko, salah satu tupoksi manajer koperasi adalah menjaga kualitas layanan kepada konsumen dengan baik. Karena itu, dia menilai tidak ada urgensi menggunakan pendekatan maupun pelatihan berbasis militer.
“Pendekatan militer hanya cocok untuk tugas menjaga kedaulatan dan kedaruratan. Bukan untuk pelayanan publik,” jelasnya.
Dia berpandangan program pelatihan calon manajer ini hanya membuang anggaran negara dan tidak relevan dengan tugas para peserta ketika mengemban pekerjaan nantinya.
Jika ingin membentuk kedisiplinan, menurutnya, hal itu tidak harus dilakukan secara militeristik. Dia mencontohkan masyarakat Jepang yang disiplin karena pendidikan karakter telah dilakukan sejak usia dini.
“Kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih tidak berkaitan dengan pendidikan militer. Saya meyakini pendekatan militer ini dipaksakan hanya untuk mendapatkan proyek uang negara saja,” tandasnya. (Bis).
