Matanurani, Jakarta –Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, DPR selalu meminta anggaran dengan porsi jumbo atau besar.
Sayangnya tidak disertai prestasi dan transparansi yang memuaskan.
“DPR selalu minta anggaran jumbo, namum miskin prestasi dan minim transparan. Kita kadang hanya disuguhkan dengan potret yang gaduh dengan kinerja rendah,” ujar Roy dalam keterangan pers nya, Senin (14/8).
Roy mengungkapkan ‘jatah’ anggaran DPR cenderung meningkat dari periode ke periode. DPR periode 2009-2014 rata-rata per tahun memperoleh anggaran Rp 2,74 triliun atau sekitar 0,18 persen dari total belanja negara. “Sedangkan, DPR periode 2015-2017 atau tiga tahun belakangan mendapat anggaran dengan jumlah rata-rata per tahun sebesar Rp 4,72 triliun atau sekitar 0,24 persen dari total belanja negara. Jadi, meningkat hampir 2 kali lipat atau sekitar 173 persen dari rata-rata anggaran DPR periode sebelumnya,” jelas dia.
Selain itu, kata Roy, rata-rata pertumbuhan anggaran DPR setiap tahunnya mencapai 13,5 persen. DPR periode saat ini tingkat pertumbuhan anggaran sebesar 13,5 persen per tahun (2015-2017) meningkat dibandingkan DPR periode sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 8,3 persen.
“Pertumbuhan anggaran tertinggi terjadi di tahun anggaran 2015 (awal periode) mencapai 59,3 persen dimana fenomena atau pola yang sama di tahun 2010 untuk DPR periode sebelumnya dengan kenaikan anggaran mencapai 43,2 persen,” tandas dia.
Tak hanya itu, DPR kerap meminta anggaran dengan porsi ‘jumbo’ tanpa dibarengi perencanaan yang matang sesuai kebutuhan riil. Tingkat serapan anggaran DPR (2015-2016) rata-rata hanya sebesar 73,8 persen per tahun masih lebih tinggi dari DPR periode sebelumnya sebesar 78,1 persen per tahun. “Adanya deviasi yang lebar antara rencana anggaran dengan realisasi tersebut menunjukkan ada persoalan dalam perencanaan penganggaran di tubuh DPR,” ungkap dia.
Menurut dia, kebiasaan pola penganggaran seperti ini hanya mengurangi porsi anggaran pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. “Dan dari anggaran yang dihabiskan pun belum disertai dengan prestasi kerja yang memuaskan publik baik dari sisi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Roy mengatakan bahwa ada pola anggaran DPR meningkat tajam menjelang Pemilu. Apakah kebetulan atau tidak, tetapi anggaran DPR sering mengalami peningkatan 2 tahun menjelang penyelenggaraan pemilu berikutnya.
“Di tahun 2018, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 7,25 triliun. Usulan ini meningkat tajam hingga 70,2 persen dibandingkan alokasi anggaran tahun 2017. Pola ini mirip dengan anggaran DPR periode sebelumnya di mana meningkat tajam di tahun 2013 dan 2014 (tahun pemilu) dibandingkan anggaran tahun-tahun sebelumnya,” jelas dia.
Anggota DPR, ujarnya sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas di daerah pemilihan untuk membangun pencitraan guna mendapatkan dukungan pada pemilu berikutnya. “Intensitas dan mobilitas kunjungan ke dapil pun kian meningkat seiring bertambahnya biaya kunker anggota baik didalam maupun di luar masa sidang,” katanya.
Roy juga menilai pengelolaan anggaran DPR yang belum transparan. Menurut dia, praktik transparansi anggaran di DPR belum berjalan. Publikasi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran DPR terbilang minim, bahkan tidak ditemukan di website DPR. “Padahal penyusunan anggaran DPR kerap tidak sesuai kebutuhan bahkan proyek yang diusulkan menimbulkan kontroversi sehingga menuai kecaman dan penolakan publik,” tandas dia.
Roy mencontohkan rencana DPR untuk membangun gedung baru dengan menelan biaya triliunan rupiah. Tahun ini, kata dia muncul lagi usulan DPR membangun apartemen untuk menggantikan rumah dinas anggota DPR. “Usulan ini membuat kaget dan terkesan DPR lebih mengurusi fasilitas ketimbang memikirkan bagaimana meningkatkan kinerjanya di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan,” pungkas Roy. (Sin).
