Home News Wali Kota Depok Digoyang Mosi Tidak Percaya 38 Anggota DPRD

Wali Kota Depok Digoyang Mosi Tidak Percaya 38 Anggota DPRD

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Sebanyak 38 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyatakan mosi tidak percaya kepada kepada pemerintahan Wali Kota Depok Mohammad Idris – Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono. Mosi tidak percaya disampaikan karena keduanya dalam menjalankan roda pemerintahan dianggap tidak transparan dan hanya mementingkan segelintir golongan.

“Kami 38 anggota DPRD dari 6 fraksi kecuali Fraksi PKS, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat-Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI menggugat pemerintah dan melakukan mosi tidak percaya,” kata kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman seperti dikutip dari akurat, Selasa (10/5).

Dia mengatakan mosi tidak percaya sedang disusun untuk pengajuan interpelasi atau angket. Hak konstitusional dewan ini dipilih untuk merespon beberapa program kebijakan yang menurut mereka dijalankan tidak sesuai mekanisme.

Anggota Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi mengatakan mosi dilayangkan terkait pelaksanaan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi aparatur sipil negara (ASN).

“Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan Komisi D, termasuk juga anggota DPRD secara individu di luar anggota komisi, seperti saya. Mengetahui sendiri, ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa,” ujar Babai Suhaimi.

Babai menuturkan dugaan pelaksanaan pemberian KDS tidak transparan karena tidak diberikan kepada masyarakat miskin. Selain itu jenis kartu yang diedarkan juga sarat akan muatan politis.

“Tidak transparan, contoh satu, di dalam pelaksanaan pemberian KDS itu kepada masyarakat tidak miskin. Kedua, bagi program rumah tidak layak huni itu ditunjuk koordinator lapangan. Satu kelurahan satu orang, tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Komisi D,” tuturnya.

“Jenis kartunya itu bermuatan politis, kartunya warna putih, kemudian ada kombinasi warna oranye dan bergambar Wali Kota. Nah, kita bandingkan dengan beberapa daerah yang telah mengeluarkan program sejenis, Jakartalah yang dekat. Tidak ada kartu itu bergambar Gubernur dan Wakil Gubernur,” tambahnya.

Selain itu, mosi tidak percaya juga ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Depok TM Yusuf Putra. Nantinya, 38 dari 50 anggota DPRD yang mengajukan mosi tidak percaya akan mengajukan permintaan ke Badan Kehormatan Dewan.

“Kita akan meminta Ketua DPRD untuk tidak memimpin sidang, bahkan nanti kita serahkan ke Badan Kehormatan Dewan untuk bersidang. Terkait pelanggaran aturan tata tertib DPRD dan kode etik bersidang,” demikian kata Babai.(Aku).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here