Matanurani, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri sidang paripurna yang di gedung dewan perwakilan rakyat (DPR), dengan agenda penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018.
Pimpinan rapat paripurna kali ini adalah Agus Hermanto dan ditandatangani oleh 305 anggota, dengan posisi 85 hadir dan 220 izin.
Sri Mulyani menyebutkan, pihaknya akan menanggapi pandangan dan pertanyaan fraksi PDIP, fraksi Gerindra, F-PD, fraksi PAN, fraksi PKS, fraksi PKS, fraksi Nasdem, dan fraksi Hanura mengenai realisasi asumsi ekonomi makro.
“Dalam menentukan angka asumsi pertumbuhan ekonomi, pemerintah secara serius mempertimbangkan kondisi terkini berbagai faktor, khususnya sisi pemerintah dan penawaran agregat yang tidak bisa lepas dari pengaruh dinamika perekonomian dan domestik,” kata dia, di ruang sidang paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (16/7).
Dia melanjutkan, dinamika perekonomian dari sisi eksternal banyak dipengaruhi oleh mekanisme pasar atau faktor yang berada di luar kendali pemerintah.
“Dinamika ini juga terus terjadi pasca penetapan asumsi pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah dan DPR. Namun demikian, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir risiko atau dinamika tersebut,” ujarnya.
Dia menjelaskan perubahan dan perkembangan ekonomi yang cepat tentunya akan memberikan dampak terhadap arah kinerja perekonomian Indonesia. Adapun tantangan utama pembangunan Indonesia adalah keluar dari jebakan middle income trap.
“Berdasarkan estimasi skenario perekonomian jangka panjang, ekonomi Indonesia perlu tumbuh di atas 6 persen per tahun sebagai prasyarat utama agar mampu,” ujarnya.
Oleh karena itu, upaya terobosan kebijakan reformasi struktural dipandang perlu untuk terus dilakukan agar dapat meningkatkan level output potensial. “Sehingga Indonesia terbebas dari middle income trap,” (Mer).
