Matanurani, Medan – Masyarakat Sumatra Utara khususnya yang bermukim di kawasan Danau Toba harus bersiap gigit jari atau kecewa. Dana sebesar Rp 4 triliun yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo untuk pengembangan kawasan pariwisata super prioritas Danau Toba terancam ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Dialihkan penggunaannya ke wilayah lain di Indonesia.
Padahal, menurut Direktur Pemasaran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Basar Simanjuntak, dana Rp 4 triliun tersebut sudah on place (di APBN) dan siap dikucurkan. Direncanakan dana itu digunakan untuk persiapan berbagai fasilitas pariwisata di tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba.
Di antaranya, ungkap Basar, pembangunan pelabuhan bebas Parapat, Pelabuhan Sigapiton (Toba Samosir), waterfront Pangururan (Samosir), waterfront Pantai Atsiri, Padat Barelong (Toba Samosir) dan sebagainya. Rencana pembangunan tersebut terindikasi tidak jadi dilaksanakan disebabkan pembebasan lahan yang tidak kunjung selesai.
“Di antara rencana itu, hanya pembebasan lahan untuk pelabuhan bebas Parapat dan Pantai Atsiri yang sudah 100% selesai. Yang lainnya belum,” ujar Basar pada rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Sumatera Utara, Senin (3/2).
Informasi tersebut, terangnya, diperolehnya setelah minggu lalu bertemu dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat. Persisnya dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
“Disebutkan, kemungkinan hanya Rp 1 triliun dana tersebut yang terpakai untuk pengembangan kawasan Danau Toba. Sedangkan Rp 3 triliun lagi kemungkinan dialihkan ke daerah lain,” paparnya pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi B, Viktor Silaen, dan turut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Ria Nofida Telaumbanua, tersebut.
Salah satunya yang terancam gagal pembangunan Pelabuhan Sigapiton yang berbiaya Rp 30 miliar. Masyarakat menolak pembebasan tanah.
Di setiap daerah problem pembebasan tanahnya berbeda-beda, mulai dari soal harga atau berbagai faktor lainnya.
“Ini seharusnya jadi perhatian kita bersama. Kita carikan solusinya, sebab status super prioritas hanya sampai 2021, setelah itu harus cari dana sendiri,” tegas Basar.
Viktor menyatakan, persoalan pembebasan lahan terkait pembangunan super prioritas kawasan Danau Toba akan dibicarakan dengan mengundang BPODT secara khusus.(Med).
