Medan (SIB) -Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) Fachruddin Siregar SH MH mengajak seluruh Bupati/Wali Kota di Sumut untuk bersinergi dan bersama-sama dalam membangun Sumut yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebab kalau hanya berjalan masing-masing atau sendiri-sendiri tanpa bersinergi maka pembangunan di Sumut tidak akan berhasil sesuai dengan harapan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Ajakan tersebut disampaikan Kajatisu pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang optimalisasi fungsi TP4D (Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) dalam komitmen membangun Sumut yang bebas KKN, Rabu (16/1), di Hotel Grand Aston City Hall Medan. Peserta diskusi adalah seluruh Bupati/Wali Kota di Sumut atau mewakili, para Kepala Balai, Satker Kementerian serta dihadiri Wakajatisu Yudhi Sutoto, para Asisten di Kejatisu, para Kajari se-Sumut, Kasintel dan Kacabjari se-Sumut.
Fachruddin yang mantan Kajati Papua ini juga menyoroti pembangunan di Sumut yang jika dibandingkan dengan daerah lainnya sudah jauh tertinggal. Ini menurut dia karena kurangnya pengawasan dan sinergi. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum siap membantu dengan dibentuknya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D), yang untuk Sumut diketuai Asintel Kejatisu Leo Simanjuntak SH MH.
Kehadiran TP4D dalam mengawal pembangunan diharapkan dapat mempercepat terealisasinya anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Itu sebabnya, kata Fachruddin setiap kali membuat perencanaan pembangunan perlu sinergitas antara APBN dan APBD terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.
“Sekarang saatnya kita harus berubah dan berbenah membangun Sumut agar tidak tertinggal dengan daerah lain. Ada anekdot yang membuat kita miris, ketika perjalanan dari Sumbar ke Sumut, kita akan mengetahui kalau kita sudah berada di wilayah Sumut walaupun kita sedang tertidur, tandanya adalah jalannya rusak dan banyak yang berlubang,” kata Fachruddin Siregar.(Sib).
