Matanurani, Jakarta – Pemerintah menggelar rembuk nasional guna membahas kedaulatan pangan, tata kelola, dan penguatan kelembagaan pangan di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jumat 20 Oktober 2017.
Isu kedaulatan, tata kelola, dan penguatan kelembagaan pangan diangkat menjadi tema acara lantaran pemenuhan hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017 mengatakan, pangan merupakan tulang punggung dari ketahanan bangsa. Sehingga, membangun ketahanan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak.
“Untuk mencapai ketahanan pangan itu ada ilmunya. Ini yang harus kita kembangkan. Tidak bisa pengembangan pangan tanpa data-data yang tidak akurat, tidak benar, atau asbun,” kata Sidarto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/10).
Sidarto menegaskan forum rembuk ini merupakan kehendak pemerintah untuk dikritik secara konstruktif sebagai bahan perbaikan untuk pembangunan di Tanah Air.
“Hari ini saatnya buka-bukaan. Kita sampaikan apa adanya. Kalau kita bicara dengan data yang benar dan akurat Presiden mau mendengar,” kata Sidarto.
Sidarto menegaskan, bahwa saat ini pemerintahan Jokowi-JK tengah berperang melawan mafia-mafia diberbagai sektor. “Mafia di bidang migas itu ada dan sudah kita kalahkan. Kita minta kalau ada yang main (mafia) di bidang pangan ini tolong hentikan,” ujar Sidarto.
Sementara itu, Ketua Rembuk Nasional Firdaus Ali mengatakan, ketahanan pangan merupakan salah satu dari tiga hal yang menentukan kemajuan bangsa. Ia berharap, rembuk daerah di IPB ini dapat merumuskan rekomendasi dan program strategis operasional yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah dalam dua tahun mendatang.
“Sehingga negara hadir dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan sekaligus meningkatkan produksi pertanian Indonesia,” kata Firdaus.
Ia menambahkan, acara ini juga dapar dilakukan di daerah guna menyampaikan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan pemerintah selama tiga tahun ini. “Untuk membangun rasa optimisme bersama ke masyarakat bahwa pemerintah ini sudah berada di jalan yang benar,” ujarnya.
Sebelumnya, acara serupa juga telah digelar di pelbagai daerah seperti di Karanganyar, Jawa Tengah dan Aceh. Pada rembuk daerah tersebut dihadiri oleh 700 perwakilan petani se-Indonesia, akademisi, dan pemangku kebijakan.
Rembuk daerah di bidang pangan berhasil merumuskan enam poin rekomendasi yang nantinya akan dibahas dan dipertajam pada rembuk daerah di IPB ini.
Hasil dari rembuk di IPB ini, nantinya akan dikompilasi dengan hasil rembuk dari 16 Perguruan Tinggi lainnya untuk disampaikan kepada Presiden pada acara puncak Rembuk Nasional yang akan digelar di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 23 Oktober 2017
Rembuk Nasional merupakan kegiatan yang diadakan dengan tujuan untuk mendalami sekaligus mengkritisi capaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK dalam 12 bidang pembangunan dan masalah nasional yang perlu mendapat perhatian khusus. (Oke).
