Matanurani, Jakarta – DPP Projo meminta pemerintah mengevaluasi penjualan vaksin Covid-19 di apotek di tengah program vaksinasi nasional belum sesuai target.
Jumlah pasien meninggal yang begitu banyak, ketakutan orang terpapar Covid-19, dan persoalan ekonomi masyarakat seharusnya dijawab dengan menggeber vaksinasi gratis untuk masyarakat.
Demikian dikatakan Sekjen DPP PROJO Handoko dalam pernyataan persnya, Senin (12/7).
Menurut Handoko, vaksin gratis dari pemerintah sangat melegakan masyarakat di tengah kekhawatiran terpapar Covid-19 dan tekanan ekonomi. Negara hadir dalam melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19.
Konsep gotong-royong sudah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo adalah masyarakat umum tidak boleh dibebani dalam bentuk apapun untuk mendapatkan vaksin Covid-19.
Projo melihat perdagangan vaksin Covid-19 tidak sesuai dengan misi awal Presiden Jokowi jika di tengah akselerasi vaksinasi oleh pemerintah ada vaksin dijual di apotek yang disalurkan oleh Bio Farma. “Intinya, masyarakat jangan dibebani dengan biaya vaksin,” tegasnya.
Handoko mengatakan lebih baik biaya vaksin dibebankan kepada perusahaan untuk melindungi karyawan dan pekerja dari Covid-19.
“Karyawan dan pekerja tidak boleh dipungut atau dipotong gaji atau upahnya itu,” kata Handoko.
Handoko mengatakan kecurigaan “bisnis Covid-19” telah muncul di masyarakat, terutama dipicu kasus sejumlah rumah sakit yang meng-covid-kan pasien non Covid-19 untuk mendapatkan keuntungan. Maka pemerintah jangan terjebak dengan komersialisasi vaksin yang pada ujungnya membebani masyarakat.
Projo juga mengingatkan kemungkinan lunturnya kepercayaan dunia internasional ketika Indonesia menerima bantuan vaksin dari negara lain, tapi di dalam negeri justru menjual kepada masyarakatnya.
“Jangan terjadi dual track market. Bukan tidak mungkin vaksin gratis menghilang karena diselundupkan dan dijual bebas oleh oknum- oknum yg tidak bertanggung jawab. Jangan salahkan rakyat dan menambah beban kesusahan rakyat akibat pandemi Covid-19, ” pungkas Handoko.(Els).