Matanurani, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong konglomerasi sektor keuangan bergerak bersama-sama untuk memacu fungsi intermediasi mulai dari perbankan, asuransi, hingga lembaga sekuritas, untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Kalau bergerak bersama tentu ini luar biasa. Secara akumulatif agregat ini akan memberikan kegiatan ekonomi yang riil,” kata Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto dalam telekonferensi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, ada sekitar 48 industri keuangan di Indonesia yang bersifat konglomerasi bisnis, terbagi dalam dua jenis yakni induk usaha perbankan dan induk usaha non-bank seperti asuransi atau sekuritas.
Namun ekonom BNI ini juga mengakui bahwa fungsi intermediasi itu juga perlu dibarengi dengan percepatan penyerapan belanja pemerintah baik pusat dan daerah sehingga menciptakan permintaan masyarakat dan pelaku usaha.
Harapannya, lanjut dia, ketika kegiatan ekonomi mulai menggeliat setelah pelonggaran aktivitas ekonomi dan sosial, mendorong pelaku usaha melakukan tambahan kredit atau mengakses fasilitas kredit baru.
Upaya bersama dari konglomerasi itu diperlukan karena meski kinerja sektor keuangan mulai menggeliat namun masih belum optimal, salah satunya ditunjukkan dengan penyaluran kredit di perbankan.
OJK mencatat per Juli 2020 realisasi kredit perbankan mencapai Rp5.536 triliun atau tumbuh positif 1,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Meski begitu pencapaian itu patut diapresiasi karena kondisi ekonomi global dan Indonesia yang masih pulih penuh dari dampak pandemi COVID-19.
Ia memperkirakan pelaku usaha masih mengerem permintaan kredit karena masih melakukan konsolidasi bisnis akibat pandemi Virus Corona.
“Pelaku usaha melakukan konsolidasi meneliti ulang bagaimana mereka mengatur perencanaan bisnis di semester II dan tahun 2021. Di saat proses konsolidasi ini mereka cenderung mengerem permintaan kredit,” imbuhnya.
Sedangkan untuk penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp6.308 triliun atau tumbuh 8,53 persen dibandingkan tahun lalu.
Pertumbuhan DPK yang lebih besar dibandingkan realisasi kredit, lanjut dia, menandakan masyarakat mengerem konsumsi dan memilih menyimpan uangnya di bank.(Ant).
