Home Nasional Tumpang Tindih Perizinan Hambat Investasi

Tumpang Tindih Perizinan Hambat Investasi

0
SHARE

Matanurani, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kesekian kalinya mengeluhkan masa­lah perizinan yang tumpang tindih, sehingga membuat investor yang semula ingin mena­namkan modal di Indonesia menarik diri.

Presiden mengemukakan hal itu saat meres­mikan pembukaan Kongres Ikatan Notaris In­donesia (INI), di Istana Bogor, Jawa Barat, Se­lasa (23/4) kemarin.

“Setiap kali saya bertemu dengan kepala ne­gara, bertemu dengan investor-investor di luar negeri, termasuk kemarin saat ke Saudi Arabia, terakhir, menyampaikan hal yang sama. Me­reka, keinginan besar untuk investasi di Indo­nesia,” ujar Jokowi.

Dia menambahkan, dari peringkat kemudah­an berbisnis atau ease of doing business (EoDB) Indonesia sebenarnya mengalami lompatan, dari angka 120 kini menjadi 73. Tetapi faktanya, banyak minat investasi, baik dari BUMN nega­ra lain atau investor swasta yang ingin masuk ke Indonesia akhirnya tidak terealisasi.

“Sebelum masuk mereka sangat antusias, tapi begitu masuk kita tahu semuanya betapa masih ruwetnya mengurus perizinan di negara kita. Ru­wet artinya lama. Ruwet artinya biaya yang harus dibayar lebih mahal,” ungkap Presiden.

“Ini problem yang selalu saya dengar dari investor-investor yang ingin masuk ke Indonesia. Artinya, eksekusi kita ini lamban,” imbuh Jokowi.

Menurut dia, problemnya ada di internal pemerintah sendiri, yakni terlalu banyak per­aturan, terlalu banyak izin yang harus dipe­nuhi. “Sehingga mereka sudah masuk tapi balik badan, nggak jadi. Nggak satu, dua, tiga, empat, lima, banyak. Seperti itu yang saya dengar ke­luar langsung dari mereka.”

Padahal, lanjut Kepala Negara, jelas bahwa kunci pertumbuhan ekonomi di Indonesia ada dua, yaitu investasi masuk sebanyak-banyak­nya, dan ekspor meningkat setinggi-tingginya. “Nggak ada yang lain. Kuncinya hanya dua itu. Tapi sekali lagi, inilah kondisi negara kita. Nega­ra yang penuh dengan peraturan,” tukas Jokowi.

Sebelumnya, ketika membuka sidang kabi­net paripurna dengan topik pembahasan ke­tersediaan anggaran dan pagu indikatif 2020 di Istana Bogor, Presiden Jokowi juga menekan­kan perlunya reformasi struktural di birokrasi pemerintahan yang kerap menjadi pengham­bat daya saing Indonesia.

“Reformasi struktural di birokrasi dalam rangka memperbaiki struktur dan daya saing terkait perizinan dan investasi, ekspor, agar betul-betul semua kementerian,” kata Jokowi.

Presiden secara khusus menitipkan kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, teruta­ma yang berkaitan dengan perizinan di daerah yang sering kali jadi hambatan investasi masuk ke Indonesia.

“Kemudian Kemendagri, yang berkaitan de­ngan daerah. Diberikan tekanan-tekanan, ka­rena kunci kita ada di sini,” jelas Jokowi.(Koj).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here