Matanurani, Jakarta – Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani mengomentari pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, yang meminta Mahkamah Konstitusi ( MK) tidak menjadi Mahkamah Kalkulator.
Terkait itu, Arsul mengatakan tim hukum Jokowi-Ma’ruf punya sikap sendiri dalam menanggapi kekurangan sebuah lembaga negara.
“Yang jelas kalau arahannya Pak Jokowi, kita harus hormati semua lembaga negara. Jangan berkomentar secara terbuka, secara tidak bijak, kalaupun katakanlah ada hal kurang tentang lembaga negara lain,” ujar Arsul di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (27/5).
Menurut Arsul, ada cara lain yang lebih baik untuk mengingatkan MK bekerja sesuai dengan tugasnya. Tim hukum Jokowi-Ma’ruf memilih untuk menyampaikan secara langsung kepada MK daripada kepada media.
“Namanya tabayun kalau bahasa agamanya, klaririkasi, seperti yang kami sampaikan siang ini,” ujar Arsul.
Sebelumnya, Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tak hanya menelusuri angka-angka yang bersifat numerik dalam menangani sengketa hasil Pilpres. Bambang mengistilahkan MK jangan jadi “mahkamah kalkulator”.
MK, kata mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, sudah seharusnya menelusuri secara serius dugaan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
“Kami mencoba mendorong MK bulan sekadar mahkamah kalkulator yang bersifat numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan begitu dahsyat,” kata Bambang seusai menyerahkan permohonan gugatan hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (24/5).
Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengajak publik untuk terus menyimak proses persidangan sengketa hasil Pilpres yang akan dimulai pada 14 Juni 2019 ini.
“Marilah kita perhatikan secara sungguh-sungguh proses sengketa ini. Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, dimana kejujuran jadi watak kekuasaan,” kata dia.(Kps)
