Matanurani, Jakarta – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk tetap mengenakan tarif impor 32 persen terhadap semua produk Indonesia mulai 1 Agustus 2025, menunjukkan Indonesia telah gagal menegosiasikan kepentingan nasionalnya.
“Klaim pemerintah bahwa negosiasi berlangsung intensif tidak memiliki arti ketika hasil akhirnya nihil,” kata Achmad dalam keterangannya dikutip Rabu (9/7).
Ia membeberkan, Indonesia tetap dikenakan tarif tinggi, sementara negara tetangga seperti Thailand dan Kamboja berhasil menurunkan beban tarif mereka dari awalnya 36 persen dan 49 persen menjadi 10 persen.
“Ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kegagalan kepemimpinan Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani Indrawati Cs dalam membela kepentingan strategis rakyat Indonesia,” ujar Achmad menegaskan.
Menurut dia, tarif 32 persen ini seperti memasang batu besar di kaki atlet yang hendak berlari dalam perlombaan global.
Produk-produk unggulan Indonesia seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk agro-manufaktur akan langsung kehilangan daya saing di pasar Amerika Serikat.
Dalam perdagangan internasional, selisih margin lima persen saja bisa memindahkan kontrak pembelian ke negara lain.
“Apalagi jika perbedaan tarif mencapai 32 persen. Ini ibarat atlet yang harus berlari melawan pelari lain dengan ransel penuh batu di punggungnya. Tidak peduli seberapa kuat atau cepat dia berlatih, beban itu akan menjatuhkannya sebelum garis finis,” tuturnya.
Achmad mencermati kegagalan ini terjadi karena tim negosiasi Indonesia tidak memiliki strategi yang terarah. “Pemerintah hanya mengandalkan intensitas pertemuan formal tanpa menyusun peta jalan diplomasi dagang yang berbasis kepentingan nasional dan preferensi kebijakan Trump,” tegasnya.
Harus Bertanggung Jawab
Lebih lanjut Achmad menekankan, Airlangga dan Sri Mulyani tidak bisa berlindung di balik dalih “situasi global” karena justru pada saat kondisi global tidak bersahabat, kemampuan kepemimpinan ekonomi diuji.
“Tarif 32 persen ini adalah harga mahal yang harus dibayar rakyat akibat absennya kepemimpinan ekonomi yang visioner dan strategi negosiasi berbasis kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, jika pemerintah masih membiarkan pola negosiasi seperti ini, maka masa depan industri Indonesia akan terus terancam.
“Kita akan menjadi penonton di panggung perdagangan global, hanya mampu menjual di pasar dalam negeri tanpa kesempatan bersaing di luar,” kata dia.
Indonesia, tutur Achmad, membutuhkan pemimpin ekonomi yang tidak hanya pintar di atas kertas, tetapi juga tangguh di meja perundingan global untuk membela kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyatnya.
Dalam kompetisi global, tambah dia, hanya negara dengan kepemimpinan cerdas dan strategi negosiasi kuat yang akan memenangkan perlombaan. “Indonesia harus memilih tim ekonomi andal yang fresh yang akan menjadi pemenang atau selamanya tertinggal di belakang,” tegas Achmad. (Ini).
