Matanurani, Jakarta – Anggapan bahwa kenaikan utang negara dipicu oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak tepat. Pengamat ekonomi menyebut pandangan tersebut terlalu menyederhanakan cara kerja keuangan negara.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menegaskan bahwa dalam pengelolaan anggaran modern, utang pemerintah merupakan bagian dari strategi pembiayaan secara menyeluruh, bukan untuk satu program tertentu.
“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” kata Ronny dalam keterangannya, dikutip Rabu (13/5).
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mencatat posisi utang pemerintah pusat mencapai Rp9.920,42 triliun per 31 Maret 2026. Nilai tersebut setara 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Secara rinci, komposisi utang didominasi oleh Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen, sementara pinjaman mencapai Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.
Ronny menekankan, secara teknis APBN Indonesia menggunakan skema pooled financing, sehingga tidak relevan mengaitkan utang dengan satu program spesifik seperti MBG.
“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara, dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai program MBG justru termasuk belanja produktif karena berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, persoalan gizi seperti stunting dan kekurangan nutrisi dapat berdampak pada kemampuan kognitif dan produktivitas ekonomi seseorang di masa depan.
“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” terangnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak jangka panjang dari kualitas kesehatan yang buruk bisa menjadi beban ekonomi yang lebih besar bagi negara.
Selain itu, program MBG dinilai memiliki efek berganda terhadap perekonomian, mulai dari sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, hingga logistik daerah.
“Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik (domestic demand),” imbuhnya.
Karena itu, ia menilai diskursus publik sebaiknya tidak lagi mempertanyakan keberadaan program tersebut, melainkan fokus pada kualitas pelaksanaannya.
“Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor,” pungkasnya. (Ini).
