Matanurani, Jakarta – S&P Global Ratings kembali mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB dengan outlook Stabil.
Namun, di balik keputusan mempertahankan status investment grade tersebut, lembaga pemeringkat internasional itu juga memberi sinyal bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah apabila ingin memperoleh kenaikan peringkat di masa mendatang.
Dalam laporan bertajuk Indonesia Ratings Affirmed At ‘BBB/A-2’; Outlook Stable yang dirilis Senin (13/7), S&P menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski dunia masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, volatilitas harga komoditas, hingga ketatnya kondisi keuangan global.
Lembaga pemeringkat tersebut mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook Stabil.
S&P menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga, didukung kebijakan makroekonomi yang dinilai prudent serta posisi utang pemerintah yang relatif rendah dibandingkan negara-negara dengan peringkat serupa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan tersebut menjadi bukti bahwa komunitas internasional masih menaruh kepercayaan terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.
“Afirmasi peringkat oleh S&P pada level BBB dengan outlook Stabil merupakan pengakuan atas konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi Pemerintah. Di tengah ketidakpastian global yang meningkat, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di kisaran 5%, mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3% PDB, serta memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam. Ini menjadi sinyal positif bagi investor bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid,” ujar Airlangga.
Menurut S&P, ekonomi Indonesia diperkirakan masih mampu tumbuh sekitar 5% dalam beberapa tahun ke depan. Lembaga itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1% pada 2026 dengan rata-rata 4,9% pada periode 2026-2029.
Optimisme tersebut turut didukung capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% secara tahunan pada kuartal I-2026, yang ditopang oleh peningkatan belanja pemerintah dan percepatan penyerapan anggaran.
Selain pertumbuhan ekonomi, disiplin fiskal menjadi salah satu faktor utama yang membuat outlook Indonesia tetap stabil.
S&P menilai komitmen pemerintah menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kelayakan kredit Indonesia.
Di sisi lain, penerimaan negara juga menunjukkan perbaikan. Dalam lima bulan pertama 2026, pendapatan negara tercatat tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong oleh membaiknya administrasi perpajakan, kenaikan penerimaan PPN, serta peningkatan royalti dan dividen dari sektor sumber daya alam.
Lembaga pemeringkat itu juga memberikan perhatian terhadap reformasi tata kelola sektor sumber daya alam yang sedang dijalankan pemerintah.
Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi memperkuat pengelolaan sektor komoditas melalui penertiban praktik miss invoicing dan transfer pricing.
Kebijakan tersebut, bersama penguatan aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), diyakini mampu meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat cadangan devisa dalam jangka panjang.
Di sektor moneter, S&P menilai independensi Bank Indonesia tetap terjaga sehingga mampu menjaga inflasi tetap terkendali. Fleksibilitas nilai tukar rupiah dan bauran kebijakan moneter juga dinilai memberikan ruang yang cukup dalam menghadapi gejolak eksternal.
Sementara itu, risiko terhadap sistem keuangan dinilai masih relatif rendah. Hal itu tercermin dari ukuran aset perbankan yang masih berada di bawah 60% terhadap PDB serta rendahnya potensi risiko kontinjensi bagi pemerintah.
Meski demikian, S&P menegaskan peluang kenaikan peringkat Indonesia masih bergantung pada keberhasilan pemerintah memperkuat indikator fiskal dan eksternal secara berkelanjutan.
Beberapa syarat yang disebutkan antara lain defisit APBN yang dapat ditekan mendekati 2% terhadap PDB, peningkatan penerimaan negara secara konsisten, biaya pembiayaan pemerintah yang semakin rendah, serta stabilitas nilai tukar yang tetap terjaga.
Menanggapi hal tersebut, Airlangga memastikan pemerintah akan terus menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi sekaligus melanjutkan reformasi struktural.
“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, dan peningkatan produktivitas. Konsistensi dan prediktabilitas kebijakan akan menjadi kunci untuk mendorong peringkat Indonesia naik ke level yang lebih tinggi,” kata Airlangga. (Aku).
